Politik Identitas

 

Oleh: Komaruddin Hidayat

MEMASUKI tahun 2018, suhu politik akan meningkat dari bulan ke bulan, karena tak lama lagi akan dilaksanakan pilkada serentak pada 27 Juni 2018 yang meliputi 171 daerah, terdiri atas 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten. Sebuah hajatan nasional yang bisa dilihat dan dianalisis dari berbagai dimensi. Salah satunya adalah kemungkinan terjadinya politik identitas untuk menarik simpati dan menjaring massa.

Sesungguhnya tak ada yang salah dengan identitas primordial seperti suku ataupun identitas keagamaan. Keduanya merupakan disain Tuhan. Di muka bumi ini, terdapat beragam suku dan beragam agama tak lepas dari kehendak Tuhan.

Dan, sungguh tidak menarik andaikan manusia penduduk bumi ini seragam warna kulitnya, bahasanya, wajahnya, juga tradisi dan agamanya. Tak ubahnya nanti bagaikan miliaran domba yang seragam dan mendominasi planet bumi.

Karena keragaman itu ciptaan Tuhan, kita tidak dibenarkan mengutuk seseorang semata karena beda etnis dan agama. Masyarakat Nusantara yang sedemikian majemuk ini sangat sadar akan perbedaan sehingga motonya pun berbunyi Bhinneka Tunggal Ika.

Kita saling mengakui, menerima, dan merajut perbedaan identitas suku dan agama, namun sepakat pada satu tujuan yaitu membangun NKRI demi terwujudnya kehidupan masyarakat Indonesia yang merdeka, rukun, damai, cerdas, dan sejahtera yang didirikan di atas prinsip keadilan. Dengan demikian, tidak mungkin kita menghilangkan identitas suku dan keagamaan.

Menjadi persoalan ketika isu dan sentimen etnis dan agama dimanipulasi dan dipolitisasi untuk menjaring massa demi memenangkan kontestasi politik, sehingga menggeser prinsip fairness, kompetensi, dan integritas calon. Memilih pemimpin tidak cukup hanya mengandalkan kesamaan etnis dan agama, jika kualitas calon diabaikan. Akibatnya, yang akan rugi adalah rakyat sebagai pemilih dan juga martabat agama akan ternodai, bahkan dikhianati.

Sekali lagi, orang mencari kesamaan identitas dalam berkawan, berbisnis, dan berpolitik, itu sangat wajar dan sah. Tetapi ketika yang terjadi adalah manipulasi dan politisasi, sama saja dengan membohongi rakyat dan merendahkan martabat agama.

Mengapa itu terjadi? Mungkin seorang calon tidak cukup percaya diri dengan modal integritas, popularitas, dan kompetensinya, sehingga mesti mencari cara lain untuk membeli suara rakyat.

Yang mudah adalah dengan membeli suara dengan uang dan menggoreng isu keagamaan. Ini mudah dilakukan karena tingkat pendidikan dan ekonomi rakyat yang rendah. Kalau ini terjadi, dan menang sudah terjadi, maka ongkos politik sangat mahal, jago yang menang kualitasnya mengecewakan, agama dinodai, rakyat dibodohi, masyarakat tersegregasi, pembangunan budaya demokrasi yang sehat menjadi mundur.

Oleh karena itu, jajaran elite parpol punya tanggung jawab politik dan moral yang sangat besar dan mulia untuk memperkecil kemungkinan terjadinya politisasi identitas yang akan merusak kehidupan politik dan berbangsa. Kebangkitan dan semarak agama seharusnya membangkitkan optimisme bagi kemajuan dan persatuan bangsa, karena misi agama adalah memberikan pencerahan moral masyarakat serta penguatan karakter.

Agama itu rahmat, anugerah, kegembiraan, bukan ancaman yang menakutkan. Begitu pun politik, pada dasarnya politik adalah ilmu, seni, dan aktivitas sangat mulia untuk meraih kekuasaan guna melindungi dan menyejahterakan rakyat.

Jadi, jika dua entitas yang pada dasarnya baik, yaitu agama bertemu politik, mestinya terjadi akselerasi bagi pembangunan dan kemajuan bangsa, bukannya pertengkaran, saling fitnah dan saling jegal tanpa panduan moral hanya semata demi memenuhi ambisi dan kepentingan kelompok kepentingan dan para pemodal dalam hajatan pilkada. []

KORAN SINDO, 29 Desember 2017

Komaruddin Hidayat | Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah

Politik dan Pasar Bebas

Oleh: Komaruddin Hidayat

MUNCULNYA fenomena benua maya dan melahirkan a global network society yang cair serta tanpa batas menjadi tantangan serius bagi agenda pembangunan jati diri bangsa. Logika pasar dengan kalkulasi untung-rugi secara material sangat memengaruhi para pengambil kebijakan publik, termasuk lingkungan partai politik.

Bisa jadi sekelompok orang lebih merasa perlu pada paspor dan kartu kredit ketimbang kartu tanda penduduk (KTP). Jaringan internet telah menjadi kebutuhan vital layaknya kita menghirup udara atau ikan menghajatkan air.

Menghadapi ini semua, sesungguhnya masyarakat Indonesia dikenal sangat mencintai budaya dan tanah airnya. They are very much attached to their land and families. Hal ini ditopang oleh kekayaan budaya, sumber alam, dan bahasa nasionalnya.

Menjadi persoalan dan juga agenda adalah bagaimana membangun kebanggaan berbangsa, terutama bagi generasi mudanya. Kebanggaan akan muncul jika banyak role model dan prestasi yang diakui dunia.

Bangsa ini haus prestasi yang membanggakan, tidak seimbang dengan aset yang dimiliki. Namun, lagi-lagi yang mengemuka di media sosial, wacana politik merupakan isu paling dominan tapi tidak produktif, sementara biayanya tinggi.

Dunia politik telah terseret oleh arus pasar bebas, kepanjangan dari iklim kapitalisme global, seiring dengan sistem demokrasi liberal yang menjadi rujukan kehidupan perpolitikan Indonesia. Layaknya dalam pasar bebas maka terjadi kompetisi sengit antara kualitas produk yang dilempar ke tengah masyarakat sebagai calon pembelinya.

Tak terelakkan kadang terjadi kanibalisme politik seperti “handphone makan handphone” semata karena berbeda merek, berbeda pabrik, dan berbeda pemodalnya. Kompetisi bisa semakin mengeras setiap menjelang pilkada dan pemilu, meskipun banyak di antara mereka itu mengaku agamanya sama. Bahkan, elemen agama telah diseret ke dalam arus kompetisi sehingga menciptakan segregasi sosial yang dipicu oleh pilihan politik dan sentimen keagamaan.

Sebagaimana yang terjadi dalam pasar bebas, iklan pencitraan produk perannya dianggap sangat vital dan strategis. Maka, para politisi dan parpol ramai-ramai memasang iklan untuk membangun citra diri agar daya jualnya tinggi.

Tak mengherankan bila bermunculan profesi baru yang disebut konsultan politik dan survei politik untuk menjajaki selera pasar. Lebih dari sekadar menjajaki harga jual, para konsultan ini juga merekayasa dan memberi rekomendasi bagaimana seorang calon yang mau berlaga mesti bersikap dan berbicara di depan publik.

Lembaga konsultan ini ada yang serius, profesional, betul-betul ikut memikirkan kemajuan rakyat dan negara. Mereka ingin partisipasi membangun demokrasi yang rasional. Konsultan model begini yang mesti diapresiasi mengingat kalangan parpol kalau tidak dibantu konsultan ahli yang profesional hanya akan menambah daftar panjang kebangkrutan parpol.

Tetapi ada juga konsultan abal-abal yang tujuan utama dan pertama hanya cari uang, serta tidak segan-segan memanipulasi data. Pendeknya yang penting jagonya menang, sekalipun dengan cara curang dan ikut melakukan provokasi membangkitkan emosi massa.

Dalam masyarakat yang sedemikian majemuk, sikap toleran, empati, dan koperatif sangat diperlukan demi kepentingan yang jauh lebih besar, menjaga keharmonisan berbangsa dan menyejahterakan rakyat. Ibarat atlet pelari maraton, politisi itu mesti bernapas panjang.

Berpikir lintas generasi demi kemajuan bangsa, bukan pelari jarak pendek yang hanya mengejar kemenangan pilkada, pemilu atau lolos jadi anggota DPR atau DPRD. Tetapi berapa banyak mereka yang tidak berprestasi, bahkan banyak yang kemudian masuk penjara akibat korupsi.

Andaikan toh politik telah menjelma menjadi semacam industri, masih dapat ditoleransi selama proses dan produk serta jasa yang dihasilkan mendatangkan kemajuan dan kesejahteraan rakyat. Tetapi sejauh ini politik lebih sibuk dengan dirinya sendiri, menyedot APBN, tapi produk yang dihasilkan sangat mengecewakan. Mungkin ada benarnya kritik yang mengatakan bahwa pasar bebas yang menggusur tradisi gotong royong dan musyawarah mufakat perlu ditinjau kembali. []

KORAN SINDO, 14 Juli 2017
Komaruddin Hidayat | Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah

Makar Ideologis

Oleh: Komaruddin Hidayat

MENGAPA sosok presiden atau wakil presiden kemanapun pergi mesti ada pengawalnya? Jawabannya, khawatir ada bahaya mengancam. Jangan-jangan ada orang jahat yang mau membunuh atau menyakiti.

Jadi, siapapun yang menjadi pemimpin mesti menyadari tidak semua orang senang kepada dirinya. Semakin tinggi jabatan seseorang, semakin besar juga tantangan yang menghadang.

Ini analog dengan eksistensi Negara Repubik Indonesia. Ada-ada saja orang yang tidak senang pada Indonesia, baik dari dalam maupun luar negeri. Artinya, negara mesti dikawal sebagaimana mengawal presiden karena sangat mungkin ada kekuatan yang mengancam. Dan itulah sebabnya hampir semua negara memiliki pasukan tempur dan intelijen negara.

Salah satu ancaman yang tertuju pada sosok negara dan pemerintah Indonesia saat ini adalah menyangkut posisi ideologi dan hukum. Ada ustaz yang berpidato, sebagai umat beragama hanya pantas tunduk pada hukum agama. Hukum Allah.

Pernyataan itu betul dalam konteks pribadi dan komunalisme keagamaan. Tapi sebagai warga negara, maka hukum yang tertinggi adalah undang-undang produk DPR bersama pemerintah.

Seseorang bisa saja tidak senang pada presidennya atau sistem politik negaranya. Tetapi ketika ketidaksenangannya disampaikan terbuka dan menghasut orang lain untuk ikut membenci negara, atau menggoyangnya, maka dia telah melakukan makar ideologis.

Mengkritik pemerintah itu bagus dan dilindungi undang-undang. Itu satu paket dengan sistem demorasi.

Dalam hal ini ada sekelompok orang yang aneh. Mereka memandang sistem demokrasi itu thaghut. Syaitan yang mesti dilawan, jangan diikuti. Tetapi anehnya mereka sangat menikmati iklim demokrasi dalam menjual gagasannya. Tanpa iklim demokrasi gerakan mereka akan tertindas.

Mereka betah tinggal di negara yang mereka musuhi. Kalau tidak senang mestinya hijrah saja. Begitupun dengan Indonesia. Ada yang agendanya ingin mengagamakan Indonesia menurut versi dan tafsiran mereka sendiri.

Jadi, agendanya untuk merebut dan menaklukkan lalu diganti dengan ideologi pengganti Pancasila. Kalau agenda ini menemukan momentumnya, pasti Indonesia akan pecah. Akibatnya sangat fatal. Sekali sebuah bangsa pecah, sungguh tak terbayangkan untuk bisa bersatu kembali. Lihat saja Korea Utara dan Korea Selatan, meskipun warganya banyak yang masih punya ikatan famili, tetapi dua negara itu tetap berseteru.

Dulu pernah muncul makar ideologis oleh DI/TII Kartosuwiryo. Ada lagi gerakan komunisme. Mestinya sudah cukup itu saja. Tak ada pihak yang diuntungkan.

Jadi, kalau hari gini mau melakukan makar, rasanya tak cukup syarat untuk berhasil. Sepanjang persediaan makan dan bahan bakar tercukupi serta kondisi damai, rakyat sulit diajak berevolusi.

Gejolak politik itu hal biasa dalam sebuah negara demokrasi, utamanya di jajaran elite. Kecuali ada pelanggaran pidana serius yang dilakukan presiden, seorang presiden bisa diturunkan. Tetapi kalau sekadar makar yang bersifat lunak, berupa wacana, maka yang gaduh juga hanya pada level wacana.

Demikianlah yang terjadi, sekarang sedang terjadi perang dingin berupa wacana untuk memengaruhi publik. Para buzzer sedang melancarkan serangannnya terhadap kubu lawan dengan berbagai cara untuk mengecoh masyarakat. Jangan-jangan antara mereka itu dulunya juga teman seperjuangan. Kalau ingin tenang, tak baca koran atau medsos.

Yang kadang membuat kabur adalah ketika motif dan manuver politik diberi bungkus agama. Terjadi politisasi agama. Agama memang punya missi amar ma’ruf, nahi munkar. Menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kemunkaran. Tetapi jangan sampai diboncengi agenda politik, sehingga tanpa disadari akan menistakan agama. Yang saya dengar, pemerintah sekarang sedang mempersiaplan penyempurnaan UU Keormasan.

Ormas apapun yang anti-NKRI dan Pancasila akan dilarang tumbuh dan beredar di Indonesia. Karena mereka secara terang-terangan melakukan makar ideologi negara yaitu Pancasila yang menjadi jatidiri dan perekat bangsa. []

Koran Sindo, 9 Desember 2016
Komaruddin Hidayat | Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah

Menimbang Cagub-Cawagub DKI

Oleh: Komaruddin Hidayat

WARGA Jakarta pantas merasa beruntung memiliki calon gubernur (cagub)-calon wakil gubernur (cawagub) yang masih muda, energik, dan cerdas. Semuanya berkualitas dan memiliki komitmen untuk membuat Jakarta, ibu kota negara, bebas dari banjir, macet, kumuh, dan memberikan layanan birokrasi yang baik.

Dalam pandangan masyarakat, antara sesama calon terjalin komunikasi yang baik. Hal itu sangat dimungkinkan karena semuanya figur basis pendidikannya bagus serta berpengalaman sebagai aktivis sosial.

Mereka bukan anak kandung ideologis yang senang berkonflik. Mereka menaiki jenjang karier sosial dan politik bukan hasil karbitan, tetapi karena ditopang oleh kekuatan pribadinya dan semangat untuk berprestasi mengabdi pada bangsa.

Saya kira, siapapun pemenangnya mereka adalah putra terbaik bangsa yang mesti didukung untuk memajukan Jakarta. Masyarakat tentu lebih senang melihat cagub-cawagub yang rukun saling canda, dibanding melihat para elite politik terkesan tidak rukun dan tidak kompak.

Yang cukup mengganggu dan membuat justru lelah masyarakat adalah munculnya serangkaian demonstrasi tertuju pada Ahok gara-gara penyebutan Surat Al-Maidah. Di luar proses hukum yang tengah ditangani oleh polisi, saya cukup khawatir jika demo dan kemarahan umat itu tidak terkendali sehingga berpotensi menciptakan keresahan dan kerusuhan sosial.

Jika ancaman itu benar terjadi tentu sangat merugikan bangsa yang tengah merangkak membangun di tengah kelesuan ekonomi global saat ini. Sekali konflik vertikal dan horizontal meledak, akan sulit diredam. Ongkos sosial politiknya amat mahal.

Kondisi Timur Tengah merupakan contoh nyata. Peradaban yang dibangun ratusan tahun hancur hanya dalam hitungan bulan dan tahun oleh perang saudara. Tak terbayang, berapa lama dibutuhkan waktu untuk membangun kembali. Itu pun kalau bisa.

Dalam situasi demikian, peran aktif tokoh-tokoh pers, televisi, ulama, cendekiawan sangat diharapkan ikut serta menciptakan kedamaian dan edukasi sosial. Bahwa berbeda pendapat dan demonstrasi itu hal yang lumrah saja di alam demokrasi, asal terkendali dan tidak destruktif.

Di sini tugas polisi memang cukup berat. Polisi tengah diuji untuk menegakkan hukum dan menjaga tertib sosial. Sebaiknya pers ikut menyejukkan suasana, jangan malah jualan sensasi dan memanaskan situasi. Masyarakat pun perlu bersikap kritis terhadap berbagai berita yang datang setiap saat.

Banyak masyarakat yang tidak bisa membedakan antara berita valid dan hoax. Sedemikian bebasnya orang melemparkan hoax yang hanya akan menambah sampah di dunia maya. Ironisnya, masyarakat ada yang doyan sekali dengan hoax demi sensasional.

Dalam sebuah kompetisi pilkada, sekalipun masing-masing kontestan menyatakan siap menang dan siap kalah, tapi pasti semuanya menargetkan untuk menang. Terlebih mereka yang sudah mengeluarkan biaya besar, pasti harapan untuk menang juga besar. Kompetisi menjadi lebih seru dan bisa memanas ketika unsur emosi dan ideologi primordialisme, yakni etnis dan agama ikut terlibat.

Orang mendukung calon tidak saja berdasarkan pertimbangan rasional, tetapi juga ideologis emosional. Di sini tugas polisi, KPU, Bawaslu dan peran serta ulama serta cendekiawan tengah diuji. Bisakah mengawal pilkada dengan damai dan berkualitas?

Saya percaya bahwa semua cagub-cawagub mendambakan terselenggaranya pilkada yang damai dan berkualitas. Sebelum pilkada berlangsung, para calon itu secara moral sudah menjadi pemenang. Terlebih lagi jika mereka tampil secara cerdas, santun dan elegan, maka semuanya akan dikenang sebagai politisi-negarawan yang telah melakukan edukasi politik pada rakyat, terlepas siapa yang nantinya akan jadi pemenang.

Satu catatan kecil namun amat penting adalah, parpol dan pemerintah selama ini kurang memberikan apresiasi pada panitia penyelenggara yang juga selaku wasit. Coba perhatikan acara pertandingan sepak bola atau tennis berkelas internasional, wasit akan mendapat apresiasi terlebih dahulu sebelum penghargaan terhadap pemenangnya. Wasit itu disegani oleh pemain dan penonton.

Di sini wasit sering jadi sasaran amuk suporter yang jagonya kalah. Dan dilupakan oleh pemenangnya. Begitu pun dalam pilkada dan pemilu. KPU dan Bawaslu berjasa besar untuk mengantarkan pemenangnya. Ironisnya, setelah menang malah terjadi beberapa anggota KPU masuk penjara. Sungguh ironis, menyakitkan. []

Koran SINDO, 28 Oktober 2016
Komaruddin Hidayat | Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah

Kitab Suci dan Pilkada

Oleh: Komaruddin Hidayat

DI luar dugaan, sebaris ayat Al-Maidah 51 dari Alquran tiba-tiba menjadi sangat populer, dikait-kaitkan dengan Pilkada DKI Jakarta. Pesan yang ingin ditonjolkan, umat Islam jangan memilih pemimpin yang tidak seiman.

Kata “pemimpin” terjemahan dari kata “aulia” dalam Alquran menjadi bahan diskusi panjang lebar mengingat kata “aulia” maknanya lebih luas dari kata “pemimpin”. Awalnya ayat itu dikemukakan Basuki Thahaja Purnama atau Ahok, Gubernur DKI, lalu rekaman videonya diedit dan disebarkan sehingga menjadi viral nasional.

Saya tak akan memasuki diskusi tafsir ayat itu dan terlibat pro-kontra Pilkada DKI. Hanya ingin membuat catatan kecil bahwa ayat-ayat Alquran sering kali ditarik-tarik dalam pemilu dan pilkada.

Bisa jadi niatnya agar politik tetap berada di jalur yang benar menurut keyakinan agamanya. Itu bagian dari dakwah. Namun bisa saja karena motif lain, yaitu memanfaatkan wibawa kitab suci untuk memenangi pilkada.

Di sini motif politik dan kekuasaan yang primer, kutipan kitab suci posisinya sekunder. Praktik seperti ini tak aneh dalam sejarah Islam. Dulu yang namanya mazhab Khawarij paling doyan mengafir-ngafirkan sesama muslim yang berbeda paham dalam menafsirkan ayat-ayat Alquran.

Jadi, di samping Alquran selalu mengajak menjaga persaudaraan, perdamaian, dan bertukar pendapat dengan santun, nyatanya banyak pula yang berbeda dan bertengkar karena perbedaan tafsir. Mereka berbeda karena pesan ayat yang memungkinkan timbulnya berbagai penafsiran.

Kitab tafsir atas kitab suci Alquran pasti paling banyak jumlahnya ketimbang tafsir atas kitab-kitab suci agama lain. Bahkan ilmu tafsir merupakan salah satu disiplin ilmu keislaman yang kokoh, banyak ulama dan profesornya, banyak pula karya tulisnya.

Latar belakang akademis seseorang akan memengaruhi ketika mendekati dan menafsirkan Alquran. Lebih dari itu, tradisi menghafal dan lomba melagukan kitab suci hanya dilakukan umat Islam. Rasanya tak ada kitab suci selain Alquran yang dihafal dari awal sampai akhir.

Namun suasananya menjadi lain ketika tafsir kitab suci sudah masuk atmosfer politik. Ulama Pakistan pernah menentang pencalonan Benazir Butto dengan dalil Alquran tidak setuju seorang perempuan jadi presiden atau perdana menteri.

Presiden itu ibarat imam salat, harus laki-laki. Di Indonesia kalau tidak salah pernah juga muncul polemik serupa ketika Megawati maju sebagai calon presiden. Muncul dalil-dalil ayat Alquran dan Hadis yang menentang pencalonannya semata karena perempuan. Tapi akhirnya baik Benazir Butto maupun Megawati diterima juga sebagai kepala negara.

Sewaktu Gus Dur dicalonkan juga muncul perdebatan, menurut dalil agama, bolehkah orang yang sakit, terlebih penglihatannya yang sakit, bisa jadi kepala negara? Padahal dia mesti menandatangani sekian banyak surat keputusan sangat penting, tetapi tidak bisa membacanya?

Sekarang ini menjelang Pilkada DKI muncul lagi perdebatan seputar boleh-tidaknya seorang nonmuslim dipilih sebagai gubernur. Tapi ada lagi turunan masalahnya, yaitu Ahok dinilai telah menistakan Alquran. Jadi di sini ada dua masalah yang berhimpitan. Kita tunggu saja bagaimana akhir perdebatan ini.

Secara pribadi saya sepenuhnya memahami bahwa seorang muslim sangat wajar menjadikan Alquran sebagai pedoman hidupnya, termasuk dalam memilih pemimpin, memilih pekerjaan, memilih pasangan hidup dan seterusnya. Alquran adalah pedoman dan petunjuk kehidupan. Meski begitu di sisi lain juga masih dalam batas toleransi munculnya perbedaan penafsiran terhadap ayat Al-Maidah 51 karena pesannya tidak eksklusif dan absolut.

Bagi mereka yang nonmuslim atau bisa jadi seorang muslim, berpandangan bahwa pilkada adalah urusan duniawi yang bersifat rasional, empiris, tidak mesti terlalu jauh berdebat soal ayat mengingat tugas pokok pimpinan daerah itu sudah jelas, calon-calonnya juga sudah jelas. Jadi, pahami dan rumuskan saja apa kebutuhan utama warga DKI, lalu pilih siapa yang diyakini bisa memenuhi dan melayani kebutuhan warganya.

Gubernur itu pemenang tender yang bernama pilkada, tugasnya sebagai pelayan dan pemimpin. Kerjanya dibatasi waktu dan diawasi DPRD, BPK, KPK, pers, dan rakyat. Jangan sampai pilkada malah memecah belah umat beragama dan kerukunan berbangsa. Salurkan aspirasi keberagamaannya dengan cara yang cerdas dan terhormat. []

Koran SINDO, 21 Oktober 2016
Komaruddin Hidayat | Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah

Agama dan Politik

Oleh: Komaruddin Hidayat

Hubungan agama dan politik selalu heboh. Ajaran agama menekankan keimanan, ritual peribadatan, dan moralitas. Adapun politik menekankan aturan main yang mengarah pada perebutan dan pembagian kekuasaan dalam konteks kehidupan bernegara.

Kedua aspek itu pada praktiknya saling memengaruhi, bahkan tak terpisahkan. Terlebih dalam ajaran dan sejarah Islam, agama dan politik sejak masa Rasulullah sampai sekarang senantiasa menyatu.

Ini berbeda dari ajaran Kristen yang memisahkan antara hak gereja dan negara. Makanya dalam masyarakat kristiani di Barat, agama itu menjadi urusan pribadi. Negara tidak boleh intervensi. Negara melindungi dan mengatur seseorang sebagai warga negara, tetapi bukan penggembala umat yang beriman.

Jika ditarik pada sosok pembawanya, riwayat hidup Yesus dan Muhammmad memang berbeda. Jadi, ingatan kolektif umat Islam dan Kristen mengenai agama dan politik memang berbeda. Peran sosial politik yang dicontohkan Yesus dan Muhammad tidaklah sama.

Makanya ketika bicara hubungan agama dan politik, umat kristiani akan memilih teori sekularisme. Agama jangan dibawa-bawa pada ranah politik. Agama cukup sebagai keyakinan hidup dan pedoman moral baik dalam ranah individu maupun sosial.

Namun ini tidak berarti agama tak memiliki pengaruh dalam proses politik. Misalnya saja Amerika Serikat (AS), meskipun pemerintahannya selalu membela demokrasi dan hak asasi manusia, masih tidak terbayangkan seorang muslim bisa terpilih sebagai presiden di sana hari ini. Jangankan Islam, dari kalangan Katolik pun berat.

Jadi, kalau isu agama masih muncul di Indonesia, itu wajar-wajar saja. Pertama, penduduk mayoritas warganya adalah muslim. Kedua, dalam sejarah Islam, hubungan agama dan politik itu senantiasa menyatu, sekalipun hal ini juga menimbulkan problem politik sangat serius.

Konflik dan perseteruan antarsesama dinasti Islam tak pernah surut, bahkan sampai hari ini. Yang terjadi adalah kepentingan politik yang dibumbui dan dicarikan legitimasinya pada agama.

Contoh paling kasatmata adalah perseteruan antara sekutu Arab Saudi dan sekutu Iran yang memiliki andil besar bagi munculnya kekacauan di Timur Tengah. Sama-sama muslim, tetapi berbeda agenda politiknya.

Lebih parah lagi konflik Israel dan Palestina yang berbeda agama dan agenda politiknya. Ratusan ribu umat Islam berhijrah ke Eropa mencari tempat yang aman, menyalahi memori kita ketika dulu Rasulullah dan sahabat yang hijrah dari Mekkah ke Madinah.

Jadi, dalam dunia politik sesungguhnya tak ada yang terbebaskan dari pengaruh agama. Hanya formula peran dan keterlibatan agama dalam politik berbeda antara masyarakat Islam dan Kristen. Di AS misalnya, berdasarkan penelitian sosial, masyarakatnya jauh lebih religius ketimbang Eropa. Pengaruh kekristenannya diekspresikan dalam penguatan etika publik dan pada pribadi-pribadi pejabat publik, bukan pada sistem maupun undang-undang kenegaraan. Makanya tidak dikenal istilah “negara Kristen”.

Dalam masyarakat Islam, masih ada obsesi untuk mendirikan “negara Islam” dengan mengacu pada negara Madinah di bawah kepemimpinan Nabi. Lalu ayat-ayat Alquran dan Hadis dijadikan rujukan undang-undang dan peraturan bernegara.

Pendeknya, agama harus masuk pada ruang dan sistem politik dan kenegaraan. Sampai-sampai muncul “Perda Syariah”. Karena masih kuatnya pengaruh simbol-simbol keagamaan terhadap politik, maka di dunia Islam, termasuk Indonesia, peranan para ulama sangat signifikan dalam setiap pemilu.

Partai politik pun perlu menempelkan identitas keagamaan pada Anggaran Dasar atau logo parpolnya seperti gambar Kakbah pada PPP. Menjadi problem ketika partai-partai keagamaan itu tidak berprestasi lalu kalah dalam pilkada atau pemilu. Seakan posisi agamanya ikut kalah.

Problem lain juga muncul ketika kader dari parpol keagamaan itu gagal ketika mengemban jabatan publik. Sentimen agama sangat efektif untuk membangun solidaritas massa sesaat yang bersifat reaktif, bahkan radikal. Namun sering kali gagal ketika mengambil peran eksekutif melakukan pembangunan untuk memberikan pelayanan publik yang diharapkan konstituen.

Di Indonesia saat ini tengah heboh menghadapi pilkada. Berbagai ayat kitab suci pun dimunculkan untuk mendukung atau menolak calon. Terlalu mulia kalau martabat agama dan kitab suci dimanfaatkan dengan harga dan cara terlalu murah dan vulgar. []

Koran SINDO, 14 Oktober 2016
Komaruddin Hidayat | Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah

Sekularisme Turki

Oleh: Komaruddin Hidayat

Istilah sekuler dan sekularisasi memiliki banyak dimensi. Dalam politik, artinya terjadinya pemisahan antara negara dan agama. Agama adalah urusan pribadi, simbol-simbol agama tidak boleh masuk ke ruang negara. Tetapi dalam praktiknya tidak semudah itu. Misalnya Amerika atau Eropa yang menganut paham sekularisme politik, penguasanya tidak bisa netral terhadap sentimen dan sikap keberagamaannya. Terlebih masyarakat dan pemerintah Turki yang masih kuat tradisi keislamannya, maka kita sering salah paham terhadap konsep dan praktik sekularisme Turki.

Ada lagi istilah secularization of consciousness. Yaitu sebuah sekularisasi kesadaran, di mana rasa dan komitmen kebertuhanan semakin menghilang, terlepas apakah seseorang hidup di negara sekuler atau bukan. Sebuah penelitian menyebutkan, masyarakat Amerika lebih religius dibandingkan masyarakat Eropa, sekalipun secara politik AS lebih konsekuen menerapkan sistem sekuler.

Selama ini sosok Mustofa Kemal, tokoh sentral pendiri dan presiden pertama Republik Turki, diposisikan sebagai anti-Islam setelah menggulingkan Imperium Usmani (Ottoman Empire), lalu mendirikan republik sekuler Turki. Tentu saja berakhirnya Imperium Usmani ini tidak semata kehebatan Mustofa Kemal. Sekitar enam abad Usmani berjaya malang melintang, kekuasaan dan pengaruhnya menjangkau seluruh dunia Islam, termasuk Aceh, bahkan sampai Eropa. Jadi terlalu hebat menempatkan Mustofa Kemal sebagai sosok sentral yang mengakhiri eksistensi Imperium Usmani.

Jika disebut Imperium Usmani, di dalamnya terkandung tiga ideologi, yaitu satu, paham dinastisme yang berpusat pada keturunan Usman. Dua, ideologi Turkisme yang berakar pada semangat dan solidaritas bangsa Turk yang berasal dari Asia Tengah. Tiga, ideologi Islamisme yang dianut oleh sultan keturunan keluarga Usman. Benih-benih kerapuhan Kaisar Usmani sesungguhnya sudah muncul jauh sebelum Perang Dunia Pertama, yang puncaknya ketika Kesultanan Usmani bersama Jerman dikalahkan oleh Inggris dan sekutunya.

Pada awal abad ke-19 ekonomi dan teknologi Eropa mulai bangkit, dunia Islam masih terlalu yakin dirinya tak tertandingi karena selalu melihat kehebatan masa lalunya dan yakin sekali Allah berada di pihaknya. Inggris dan Prancis dengan kecerdikannya berusaha meracuni tokoh-tokoh kabilah Arab untuk melakukan pembangkangan terhadap kekuasaan Istanbul, dengan janji mau diberi wilayah sendiri sebagai sultan.

Makanya ketika meletus PD I, Jerman telah melakukan salah kalkulasi. Semula dia bayangkan Kesultanan Usmani sangat perkasa dan mampu mengerahkan dunia Islam untuk ikut melawan sekutu, tetapi ternyata dugaan dan harapan Jerman meleset. Bersama Jerman, Kesultanan Usmani kalah. Wilayah Arab yang semula di bawah kekuasaan Istanbul beralih tangan ke Inggris dan Prancis yang pada urutannya bermunculanlah kesultanan-kesultanan Arab dalam bayang-bayang Inggris, Prancis, dan Amerika.

Namun, sebagian lalu mendekat ke poros blok Uni Soviet. Jadi, jika di Indonesia dulu banyak kesultanan yang ikut berperang melawan penjajah dan setelah merdeka lalu melebur ke pangkuan republik, maka genealogi kesultanan di Arab ceritanya sangat berbeda.

Melihat kekuatan Usmani sudah rapuh tak mampu menguasai dunia Islam dan menghadapi kekuatan Barat, Mustofa Kemal tampil mengobarkan semangat nasionalisme-Turkisme. Dia yakin bahwa hanya ideologi nasionalisme Turkisme yang bisa menyelamatkan bangsa Turki di tengah gencarnya agresivisme-imperialisme Barat. Di saat Kesultanan Usmani runtuh tak berdaya menghadapi serangan sekutu, Mustofa Kemal tampil memimpin gerakan nasionalisme Turkisme dan menggusur Islam politik, lalu menggantinya dengan ideologi sekuler.

Ideologi Kemalisme ini merupakan antitesis terhadap kekuatan Sultanisme Islamisme yang dianggap tak mampu menyelamatkan bangsa Turki, lalu dimunculkanlah ideologi republikanisme. Beberapa pengamat menyebutkan bahwa Mustofa Kemal sesungguhnya merupakan eksekutor dari pemikiran Ziya Gokalp yang merupakan pengagum Emile Durkheim.
Gokalp mengatakan bahwa Islam tetap diperlukan bangsa dan negara Turki sebagai identitas dan kekuatan pengikat sosial, namun sistem kesultanan dan kekhalifahan mesti diganti dengan ideologi nasionalisme yang lebih powerful untuk membangun Turki ke depan. Oleh karena itu, pada awal-awal pendirian Republik Turki terjadi perpecahan di kalangan ulama, ada yang pro dan antirepublikanisme. Dan ternyata Mustofa Kemal menang.

Sejarah mencatat, Mustofa Kemal jelas-jelas anti-Kesultanan Usmani.
Tapi ada yang melihat dari sisi lain, kalau waktu itu tak ada gerakan republikanisme di bawah Mustofa Kemal mungkin sekali Istanbul hari ini sudah menjadi wilayahnya Eropa. Kritik yang sering dialamatkan kepada Kemal Attaturk adalah terlalu drastis melakukan de-Arabisasi yang pada urutannya menggusur tradisi dan khasanah intelektual Islam, mengingat kala itu Islam dan budaya Arab sulit dipisahkan. Attaturk artinya bapak bangsaTurki, sebuah nama yang melekat pada Mustofa Kemal.

Turki hari ini tengah membangun keseimbangan baru dengan menghubungkan dan menghargai khasanah Islam semasa kejayaan Usmani dengan spirit kemodernan dalam sistem republik sekuler. Sebuah negara dengan mayoritas warganya 99% muslim. Mereka menyadari bahwa dirinya bukan Arab dan bukan pula Barat. Namun anehnya, bagi dunia Islam, Turki dianggap saudara yang nakal karena terlalu berorientasi ke Barat, sementara di mata Barat, Turki adalah negara muslim dengan tradisi Islamnya yang kental dan kekuatan militernya yang disegani.

Hari-hari ini Turki sedang memainkan posisi strategisnya dengan menampung eksodus korban perang Suriah sebagai kekuatan tawar agar Turki bisa masuk menjadi anggota MEE (Masyarakat Ekonomi Eropa). []

KORAN SINDO, 20 Mei 2016
Komaruddin Hidayat ; Guru Besar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah

Agama Versi Negara

Oleh: Komaruddin Hidayat

Di zaman modern ini semua agama tumbuh dalam ruang negara. Namun, hubungan antara keduanya tidak selalu harmonis, bahkan masih menyisakan banyak problem serius. Sering kali terjadi kontestasi antara pemimpin agama dan pemimpin negara dalam meraih dukungan publik.

Bahwa institusi agama merasa disaingi oleh negara, hal ini mudah dimaklumi mengingat agama merasa lebih dahulu lahir sebelum negara. Bahkan, agama diyakini sebagai cetak biru Tuhan pemilik semesta, sedangkan negara yang jumlahnya ratusan merupakan evolusi historis dan produk konsensus masyarakat.

Bagaimanakah konsep agama versi negara? Ternyata cukup beragam dan dinamis. Pengalaman Amerika, Eropa, Timur Tengah, dan Indonesia masing-masing berbeda dan saling memengaruhi. Di AS, misalnya, negara mengambil sikap separatif dan netral atas dasar prinsip sekularisme. Agama itu urusan personal. Agama tidak boleh masuk ruang negara. Namun, negara melindungi sepenuhnya hak dan kebebasan warganya untuk menganut keyakinan agama, apa pun agamanya, termasuk keyakinan untuk tidak beragama.

Bagi Abdullahi Ahmed An-Na’im, pemikir kenegaraan dan keislaman asal Sudan yang kini menetap di AS, ketulusan beragama lebih dimungkinkan jika seseorang tinggal di negara sekuler. Sebab, katanya, sikap keimanan dan keberagamaannya lebih ditentukan oleh kesadaran dan kebebasan, bukan karena keterpaksaan atau motif-motif sosial-politik lainnya. Dengan alasan itu pula, An-Na’im berpendapat bahwa Muslim membutuhkan negara sekuler; bukan agar mereka menjadi lebih modern atau liberal, melainkan agar menjadi Muslim yang lebih baik. Selain dapat beriman, beribadah dan beramal semata karena Allah, hak dan kebebasan mereka dalam kehidupan beragama pun dilindungi dan dibela negara secara lebih baik (An-Na’im, 2007).

Menurut dia, sekularisme model AS tidak anti agama, justru menghargai dan melindungi kebebasan individu untuk memilih agamanya dengan tetap menaati kaidah-kaidah hukum negara. Thomas Jefferson (1743-1826), presiden ketiga AS, turut berjasa dalam meletakkan fondasi sikap deistik yang inklusif, yang memberikan kebebasan beragama bagi warga AS. Sebuah teori mengatakan, dasar negara yang semula berbunyi In Jesus I Trust dia ubah menjadi In God We Trust yang diambil dari lagu rakyat AS, ”The Star-Spangled Banner”—karangan Francis Scott Key (1814)—yang sekarang menjadi lagu kebangsaan AS.

Meski AS membela paham sekularisme, sulit membayangkan muncul Presiden AS yang beragama Islam ataupun di luar komunitas Protestan. Pernah sekali penganut Katolik terpilih menjadi Presiden AS (presiden ke-35), yaitu JF Kennedy, yang meninggal terbunuh pada 22 November 1963, di usia 46 tahun, dan masih menyisakan misteri.

Dalam melindungi dan melayani warga negaranya, Pemerintah AS tidak diskriminatif. Oleh karena itu, di AS tumbuh ribuan sekte keagamaan yang kesemuanya relatif berkembang secara damai.

Di Eropa juga terjadi pemisahan negara dan agama, tetapi negara masih memberikan perhatian khusus pada warisan budaya dan simbol-simbol agama. Di Inggris, misalnya, Ratu Elizabeth adalah juga ketua gereja Anglikan. Bahkan, ada blasphemy law, siapa yang menghina ratu sama halnya menghina gereja dan bisa terkena pidana. Di Eropa, ada parpol bernuansa keagamaan yang dibantu oleh negara dalam kategori LSM (lembaga swadaya masyarakat). Berbeda dari AS dan Inggris, kultur sekularisme Perancis mengesankan anti agama. Hal ini mungkin akibat trauma perang antar-agama di masa lalu dan kenangan kolektif yang pahit mengenai hubungan antara gereja dan negara.

Pengalaman Indonesia

Di Indonesia, negara mengakui eksistensi dan peran agama-agama besar dunia, misalnya Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Keenam agama ini kemudian dianggap sebagai agama resmi negara yang didukung secara sosial-kultural, sejauh mereka tidak mengganggu eksistensi negara. Keistimewaan seperti itu terkadang dirasa kurang adil terhadap kepercayaan-kepercayaan lokal yang telah lama ada dan memperkaya budaya nasional. Karena itu, pemerintah berusaha untuk memberinya perlindungan dengan berbagai macam cara guna menjaga keseimbangan dan keadilan.

Kembali ke hubungan negara dan agama, Indonesia bukannya mengambil sikap separatif-sekularistik, tidak juga teokratik, tetapi suportif-akomodatif terhadap agama dalam porsi yang cukup besar. Sikap akomodatif terhadap agama terkadang menghasilkan respons publik yang ambivalen. Misalnya, publik bisa saja mencoba mendesak penerapan syariat di ruang publik dengan klaim sila pertama Pancasila: Ketuhanan yang Maha Esa. Namun, pihak lain bisa juga menolaknya dengan sila ketiga: Persatuan Indonesia.

Ini tampak ambivalen, tetapi sebenarnya keduanya bisa saling menguatkan. Artinya, sah-sah saja ketika nilai-nilai agama dipromosikan di ruang publik, asalkan mengikuti prosedur demokrasi dengan menggunakan argumen kepentingan dan kebaikan publik. Dalam hal ini syariat boleh saja dikedepankan asalkan bisa diyakinkan kepentingan publiknya, misalnya sistem perbankan syariat yang dapat dimanfaatkan oleh pihak mana saja karena manfaat publiknya jelas.

Walaupun tidak menganut paham sekularisme, Indonesia menerapkan prinsip-prinsip kenegaraan dan pemerintahan yang biasa berlaku di negara sekuler. Contohnya, fungsi legislasi dilakukan DPR. Fungsi yudikatif oleh seperangkat sistem peradilan. Fungsi eksekutif dijalankan oleh pemerintah yang berkuasa. Presiden dan wakil presiden sebagai kepala pemerintahan dipilih dalam pemilu yang bebas dan rahasia. Hak asasi manusia (HAM) diterapkan dengan cukup baik.

Tiap warga negara, termasuk umat Islam, berkedudukan sama di depan hukum. Hanya saja, umat Islam yang mayoritas terkadang menuntut lebih dari pemerintah. Ini masuk akal saja karena alasan sejarah dan demokrasi. Sejarah mencatat bahwa umat Islam memiliki saham dan memberi dukungan politik sangat besar bagi lahirnya Republik Indonesia. Mereka tidak pernah ragu mendukung kemerdekaan. Bahkan, mereka memprakarsai ide tentang kemerdekaan, malah banyak yang gugur dalam perjuangan kemerdekaan melawan penjajah. Namun, setelah merdeka hingga sekarang umat Islam merasa hanya menikmati sedikit dari sumber daya ekonomi nasional yang maha besar itu. Salah satu sebabnya mungkin juga dikarenakan pendidikan di lembaga-lembaga pendidikan Islam lemah dalam pengembangan sains dan ekonomi. Agenda yang menonjol dari Kementerian Agama pun masih berkutat pada pendidikan keagamaan dan dakwah.

Dalam konteks ketidakseimbangan ini, sering kali kita saksikan kekecewaan muncul dari sekelompok umat Islam dengan ekspresinya yang bermacam-macam. Ada yang lembut-lembut, konseptual-intelektual, tetapi ada juga yang agak keras, meskipun pada dasarnya Islam membenci kekerasan. Terlebih lagi kekerasan yang memperalat agama yang jelas tidak sejalan dengan ajaran Islam, kecuali ketika mereka ditindas dan diperlakukan tidak adil. Periksa saja peristiwa-peristiwa sejarah sejak masa kolonial, dari Perang Diponegoro sampai Peristiwa Tanjung Priok di masa Orde Baru. Bahkan, pemberontakan Darul Islam sekalipun, semua itu merupakan protes terhadap ketidakadilan.
Lantas kenapa agama digunakan? Ya, karena itu salah satu sumber daya yang mereka punya dan hanya itu yang bisa menginspirasi mereka untuk menyatakan protes kepada negara secara bersama-sama. Jadi, bukan memperalat agama seperti yang sering kali dituduhkan, melainkan agama digunakan sebagai sumber daya untuk mengekspresikan kekecewaan sosial mereka.

Maka, ke depan, aspek keadilan harus diperhatikan untuk menjaga agar hubungan antara agama dan negara tetap harmonis, apa pun agamanya. Negara dan pemerintah tentu akan terus mendukung perkembangan umat beragama, apalagi jika hal itu bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa serta memperkuat karakter dan identitas nasional guna mengantisipasi persaingan regional ataupun global.

Prinsip keadilan dan kebaikan

Fenomena yang selalu mengemuka, terjadi gesekan hubungan antara negara ketika agama dijadikan instrumen bagi mobilitas dan perjuangan politik untuk memperebutkan kursi legislatif dan eksekutif. Sentimen dan aspirasi keagamaan selalu muncul dan dimunculkan setiap menjelang pemilu dan pilkada. Semua ini menunjukkan betapa kuatnya peran agama dalam proses dan mekanisme politik di Indonesia, sementara negara juga memanfaatkan sentimen agama untuk mendukung legitimasi pemerintah.

Namun, proses negosiasi antara negara dan agama tidak selalu mulus. Terlebih ketika muncul paham dan gerakan agama yang tidak mau mengakui eksistensi negara di atas institusi agama. Muncul ideologi tandingan terhadap negara yang digerakkan oleh sekelompok tokoh agama yang memiliki jaringan kerja sama dengan gerakan transnasional.

Dalam sistem teokrasi, otoritas keagamaan diberi peran politik dan memiliki kekuasaan eksekutif dalam pemerintahan, seperti halnya Republik Islam Iran atau negara Vatikan, sekalipun kepala pemerintahannya dipilih melalui proses pemilihan yang demokratis. Adapun Arab Saudi pada dasarnya sebuah monarki yang kebetulan rajanya seorang Muslim yang sangat peduli kepada kepentingan Islam, bahkan menyebut dirinya sebagai pelayan dua kota suci: Mekkah dan Madinah (khadimul kharamain). Cerita yang tidak sedap didengar adalah Pakistan yang memisahkan diri dari India karena alasan agama. Namun, Republik Islam Pakistan selalu menampilkan peristiwa kekerasan yang berdarah-darah, yang sangat tidak sejalan dengan ajaran Islam.

Dalam ajaran Islam, pemimpin diminta lebih mengutamakan prinsip keadilan, baru diikuti prinsip kebaikan. Adil itu memberikan sesuatu kepada yang berhak, sedangkan kebaikan itu memberikan sesuatu dari yang seseorang miliki untuk membantu orang lain. Jadi, kalau pemimpin bertindak adil, artinya dia memberikan dan melindungi apa yang menjadi hak warga negaranya: tidak pandang mayoritas atau minoritas, tidak mengenal lawan atau kawan. []

KOMPAS, 13 Mei 2016
Komaruddin Hidayat | Guru Besar Fakultas Psikologi UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta

Terorisme dan Negara Gagal

Oleh: Komaruddin Hidayat

Dalam suatu obrolan bersama Pak Jusuf Kalla belum lama berselang, ada beberapa pernyataan yang menarik dielaborasi. Di antaranya korelasi antara negara gagal, failed state, dan terorisme.

Dunia Arab yang semasa abad tengah dikenal sebagai pusat peradaban dunia dan belakangan sebagai sumber minyak hari-hari ini justru menjadi wilayah konflik berdarah-darah. Rakyatnya menderita dan sebagian besar mengungsi ke Eropa. Karier politik tokoh-tokoh fenomenal yang dikagumi dan sekaligus ditakuti, seperti Saddam Hussein di Irak, Moammar Khadafy di Libya, dan Hosni Mubarak di Mesir, berakhir mengenaskan. Kekacauan tiada henti juga terjadi di Afganistan, Suriah, dan beberapa negara Arab lain sehingga masuk jebakan negara gagal.

Negara-negara itu pada dasarnya kaya, tetapi pemerintah dan rakyatnya jatuh miskin dan saling bunuh. Dari situasi politis, ekonomis, dan psikologis seperti ini, terasa logis jika bermunculan tokoh-tokoh radikal dengan aura dendam dan amarah. Mereka marah kepada pemerintah dan pihak-pihak asing yang mereka anggap ikut andil bagi kegagalan negaranya.

Belajar dari pengalaman menyelesaikan konflik di Tanah Air dan mengamati terorisme global, Pak JK menyebut beberapa nama tokoh teroris, baik dalam maupun luar negeri, yang awalnya masuk kelompok preman. Jadi, akibat negaranya kacau, banyak pemuda yang hidupnya juga kacau. Ketika mereka bertemu dengan gagasan dan paham keagamaan yang menawarkan “jihad” melawan “orang kafir” sebagai jalan menebus dosa dan sekaligus ke surga, mereka melihat peluang untuk mengubah nasib, dari posisi tidak jelas dan tidak berguna menjadi pahlawan pembela umat dengan imbalan surga.

Mereka ingin dirinya berarti bagi agama dan negara. Mereka mendermakan pikiran dan nyawa pada paham agama yang mereka yakini sehingga jalan terorisme menjadi pilihan untuk membalas musuh yang membuat hidup dan negaranya gagal berantakan.

Kelompok teroris adalah mereka yang ingin mengubah kegagalan dan kelemahan membangun kehidupan di dunia menjadi kemenangan di balik kematian. Kematian adalah pintu terdekat untuk meraih kemenangan dan bisa membalikkan posisi sosial yang semula gagal menjadi pahlawan. Tentu sebuah penalaran yang absurd ketika merumuskan kategori musuh. Jika mereka membela negaranya yang gagal, mereka akan mencari sasaran negara lain yang membuatnya gagal.

Mereka tidak berbicara individu, tetapi menyerang kelompok-kelompok yang secara simbolik dianggap mewakili negara atau kelompok yang mereka benci. Dengan demikian, terorisme bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia dan ajaran agama yang melarang menyakiti dan membunuh orang tidak bersalah.

“Holocaust”

Pikiran gila kelompok teroris ini pernah menjangkiti Adolf Hitler yang sangat kecewa dan marah atas kegagalan Jerman pada Perang Dunia I. Demi membela bangsa dan negaranya, dia tampil dengan slogan mengembalikan martabat Jerman sebagai bangsa unggul dunia. Dia membuat semua anggota Nazi bersumpah setia dan menaati komando apa pun darinya demi supremasi Jerman.

Dia mencuci otak (brainwash) anak buahnya, berpuncak pada arahan membersihkan etnis (ethnic cleansing) di seluruh Jerman, terutama Yahudi. Ketika berkunjung ke Auschwitz, Polandia, saya melihat dari dekat gedung-gedung tahanan dipagari kawat listrik, kamp pembakaran dengan gas, bahkan ruang-ruang penyimpan tumpukan kaleng gas untuk kremasi, tumpukan sepatu, kacamata, alat dapur. Foto dokumentasi berderet di tembok, membangkitkan imajinasi kekejaman Nazi.

Museum pembersihan etnis era Hitler yang dikenal dengan sebutan holocaust menarik minat pengunjung. Saya melihat serombongan pemuda membawa bendera Israel meneteskan air mata. Bagi pemuda Yahudi yang ziarah ke Auschwitz, sangat mungkin terpatri sebuah pesan ideologis yang bernama power atau kekuatan. Hanya dengan kekuatan teknologi, ekonomi, dan politik, sebuah bangsa-kecil sekalipun-tak akan dihinakan oleh bangsa lain. Mungkin sekali bagi generasi muda Yahudi, ziarah ke Auschwitz bagaikan recharging motivasi untuk survive. Sayang, bangsa Yahudi yang berulang kali merasakan pahitnya ditindas penguasa tidak bisa berempati dengan penderitaan bangsa Palestina yang mereka kuasai.

Hitler akhirnya bunuh diri pada 30 April 1945 setelah terkepung musuh. Saya tidak yakin ia membayangkan surga dan bidadari. Sangat berbeda dengan psikologi terorisme yang menjual simbol agama. Mereka meyakini kehidupan lain di balik kematian, lebih indah dan abadi, yang dengan mudah memikat remaja yang merasa gagal membangun kehidupan yang mereka idealkan.

Kita bisa bayangkan, Timur Tengah yang semasa abad tengah merupakan pusat peradaban dunia dengan simbol keislaman sekarang babak belur bertikai, berebut hegemoni kekuasaan dan sumber minyak. Timur Tengah bak papan catur. Yang jadi raja atau dalangnya adalah elite dalam negeri, berkolaborasi dengan kekuatan luar. Bidak-bidak yang jadi korban sudah pasti rakyat kecil, sesama bangsa Arab dan sesama Muslim.

Perang yang tidak jelas awal-akhirnya ini telah mengantar negara-negara Arab menjadi negara gagal, menyengsarakan rakyat, dan membuat masa depan tidak jelas. Tokoh-tokoh yang semula mereka kagumi dan takuti satu demi satu tumbang. Dalam keputusasaan ini, ideologi “jihadisme” merupakan tawaran menarik, yaitu menyerang pihak-pihak yang mereka yakini sebagai penyebab kegagalan dan kesengsaraan hidup.

Pihak-pihak yang terlibat dalam perang saudara di Timur Tengah merasa berada di jalan Tuhan. Yang mereka hadapi adalah musuh Tuhan sekalipun secara sosiologis-demografis sama-sama Muslim. Perang di jalan Tuhan lebih menjanjikan karena jika mati langsung ke surga, dibandingkan insentif jabatan dunia yang tidak mungkin diraih karena kondisi negaranya sudah kacau.

Maka, bagi mantan-mantan preman itu, bergabung dalam jaringan terorisme diyakini sebagai jalan penebusan dosa dan bahkan naik status sosial sebagai tokoh yang disegani. Semula hanya preman jalanan musuh polisi, sekarang berbalik menjadi pasukan suci di medan juang global. Nyawa orang lain dan dirinya sangat murah, ditukar dengan kematian sebagai tiket ke surga. Kompensasi kegagalannya di dunia.

Tentu ini sangat bertentangan dengan ajaran agama. Namun, logika gila beracun inilah yang mereka jual melalui berbagai cara dan telah menarik pembeli dari kelompok-kelompok yang terpinggirkan secara sosial-politik di sejumlah negara.

Kapan berakhir?

Sulit menjawabnya selama negara-negara Arab-khususnya-masih terus berkonflik sehingga tidak berhasil menciptakan kemakmuran, keadilan, dan menjaga identitas bangsanya. Saya sendiri sulit membayangkan munculnya tokoh Arab yang mampu menyatukan mereka untuk mengakhiri nestapa dunia Arab. Bak papan catur berdarah, setiap penguasa ingin menggulingkan yang lain.

Semua pihak memang harus introspeksi, baik kekuatan politik di lingkungan Arab maupun kekuatan asing. Bagi negara Arab yang secara ekonomi sudah terpenuhi, kebutuhan mereka meningkat pada pemenuhan kebutuhan nonfisik, misalnya kebebasan berserikat dan pendapat, yang pasti tidak disukai para monarki. Itu sebabnya, Iran dan Turki tidak disenangi para sultan karena mempromosikan demokrasi yang dipelintir menjadi isu Sunni-Syiah dan sekularisme.

Begitu juga negara asing yang terlibat permainan catur politik Timur Tengah karena ingin menguasai sumber minyak mesti berkomitmen membantu menciptakan kedamaian dan kesejahteraan. Kalau tidak, anak-anak muda yang frustrasi melihat negerinya kacau akan menumpahkan kemarahan kepada pihak asing yang empuk dan mudah ditembus.

Maka, Indonesia jangan sampai masuk perangkap negara gagal karena akan menyuburkan terorisme. Sebaliknya, sebagai masyarakat majemuk dengan mayoritas warganya beragama Islam, inilah peluang dan panggilan kemanusiaan untuk menunjukkan bahwa Islam Indonesia pro kedamaian dan pro peradaban. []

KOMPAS, 28 November 2015
Komaruddin Hidayat | Guru Besar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta

Agama dan Pemilu

Sumber Tulisan : Disini

Komaruddin Hidayat ; Rektor UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta
KOMPAS, 25 Maret 2014

EMOSI dan keyakinan agama masyarakat Indonesia sangat kental sehingga opini dan pilihan keberagamaan seseorang akan selalu berpengaruh ketika mengambil keputusan penting, termasuk dalam peristiwa pemilu legislatif dan pemilihan presiden.
Ketika seseorang memilih wakil rakyat dan pasangan calon presiden-calon wakil presiden (capres-cawapres), sangat mungkin muncul pertimbangan afiliasi keagamaan seseorang. Jangankan di Indonesia yang masyarakatnya dikenal religius, di Amerikat Serikat yang pemerintahannya sekuler pun pengaruh Protestan masih sangat kuat dalam setiap pemilu.

Aspirasi dan emosi keagamaan setidaknya terekspresikan dalam empat domain, yaitu individual, komunal, kelembagaan, dan negara. Pada domain individual dan komunal, ekspresi keagamaan di Indonesia masih sangat kuat dan bahkan berkembang.

Tempat-tempat ibadah dan pengunjungnya terus bertambah jumlahnya. Namun, pada domain kelembagaan, terutama lembaga kepartaian, spirit dan identitas keagamaannya semakin mencair. Tentu saja lembaga partai politik mesti dibedakan dari lembaga sosial-keagamaan seperti halnya Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama (NU) yang jelas-jelas karakter dan jati dirinya memang penyebar dan pengayom kehidupan beragama.

Mencairnya simbol agama

Ketika simbol dan ekspresi keagamaan masuk ke wilayah publik, baik partai politik maupun negara, aspirasi satu agama akan bertemu atau mungkin berbenturan dengan aspirasi agama lain, mengingat ruang publik adalah ruang bersama yang sangat plural dan diatur dengan etika dan hukum positif sekalipun bisa saja sumbernya dari nilai-nilai agama.

Simbol dan kaidah agama yang dominan pada wilayah pribadi dan komunal ketika memasuki ruang publik dan negara mesti berkompromi dan taat pada dominasi hukum positif mengingat Indonesia bukanlah negara agama.

Mencairnya simbol-simbol agama pada lembaga partai politik disebabkan oleh tiga hal. Pertama, karena sikap kedewasaan dalam beragama dan berpolitik yang lebih mengedepankan substansi dan prestasi nyata mengingat ruang publik mestilah bersifat inklusif sehingga tidak memicu segregasi sosial berdasarkan sentimen etnis dan agama yang pada urutannya akan memperlemah kohesi bangsa.

Kedua, berdasarkan kalkulasi politik bahwa lembaga partai politik yang kental dengan jargon dan simbol agama ternyata selama ini semakin berkurang peminatnya. Oleh karena itu, akhir-akhir ini banyak partai politik, yang semula eksklusif dengan ciri keagamaannya, membuka diri bagi pemeluk agama lain dan menonjolkan semangat nasionalisme dengan harapan akan semakin memikat warga negara lintas etnis dan agama.

Ketiga, partai politik tidak perlu menonjolkan ciri keagamaan secara eksklusif mengingat negara Indonesia menganut falsafah dan ideologi Pancasila yang menempatkan ketuhanan pada sila pertama.

Sampai hari ini, siapa pun yang terpilih menjadi presiden, apa pun asal partai politik dan etnisnya, pasti seorang Muslim yang juga setia pada Pancasila. Dengan demikian, tuntutan pada komitmen keberislaman seorang pemimpin dan politisi bukan terletak pada penampilan formal-simbolis keislamannya, tetapi lebih pada kualitas kepemimpinannya dan karya nyatanya dalam memajukan bangsa dan melayani rakyat.

Dalam kaitan ini, ekspresi dan komitmen keagamaan seseorang pada ranah publik dan negara diharapkan lebih substantif, fungsional, dan kontributif bagi upaya-upaya mencerdaskan dan menyejahterakan rakyat. Adapun wacana keagamaan yang bersifat normatif-eskatologis biarlah itu bergerak pada wilayah individual-komunal.

Ruang publik dan jabatan kenegaraan yang diperebutkan banyak partai politik lebih memerlukan kualitas dan otoritas yang menjamin kesuksesan seseorang dalam melayani rakyat ketimbang simbol-simbol primordialisme etnis dan agama. Pernyataan ini tidak berarti anti agama dan mendukung paham sekularisme dalam sistem kepartaian di Indonesia, tetapi hanya ingin menekankan bahwa ekspresi keagamaan dalam ruang publik dan komunal itu berbeda.

Oleh karena itu, menjadi krusial ketika partai politik dan ormas keagamaan merebut ruang publik dengan mengedepankan semangat komunalisme keagamaan sehingga merusak kohesi dan kerukunan sosial yang dijaga dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika.

Kepentingan bangsa

Tidak bisa dimungkiri bahwa banyak tokoh dan parpol yang berusaha menjaring dukungan massa selama masa kampanye dengan melekatkan jargon dan identitas keagamaan. Namun, ketika mereka telah masuk wilayah pemerintahan serta jabatan publik, loyalitas, dan etika yang mesti dikedepankan, hendaknya bersifat inklusif dengan menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan agama dan kelompoknya.

Mereka mesti mampu membuktikan bahwa penghayatan dan komitmen keberagamaannya justru memperkuat agenda bangsa dan negara demi melindungi dan menyejahterakan rakyat. Spirit dan nilai-nilai ini telah dicontohkan oleh para pendiri bangsa, apa pun agama dan etnis mereka.
Sejauh ini sebagai warga negara, saya merasa bangga bangsa ini mampu melewati tikungan terjal yang mengancam keutuhan Indonesia. Proses demokratisasi berjalan dengan damai meskipun ongkosnya terlalu mahal.

Banyak politisi dan birokrat yang diharapkan mengawal proses demokratisasi dan reformasi untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan efektif, justru mabuk kekuasaan dan jabatan. Mereka telah mengubah konsep harga diri yang berdasarkan integritas dan kompetensi menjadi konsep yang dangkal, yaitu formula wani piro? Kamu berani membayar berapa?