Maaf

Oleh: Komaruddin Hidayat

TAK terbayang, andaikan kata “maaf” dihilangkan dari kosakata harian, pasti ada jurang psikologis yang menganga dalam pergaulan sehari-hari, yang menyimpan kepedihan dan kebencian. Mengapa? Karena tiap orang tak bisa dan tak pernah terbebaskan dari berbuat salah.

Kapan saja, di mana saja, disengaja atau tidak disengaja seseorang melakukan kesalahan yang bisa merugikan diri sendiri atau orang lain. Tanpa adanya kata dan mekanisme saling memaafkan, betapa pengapnya hidup ini.

Kesalahan yang terjadi pada seseorang itu bisa bermula dari salah niat atau salah dalam mengambil keputusan. Coba hitung sendiri, setiap hari berapa banyak kita mesti membuat keputusan mengingat setiap saat selalu dihadapkan pada beragam pilihan.

Sejak dari urusan yang terlihat kecil, misalnya begitu bangun tidur, kita dihadapkan pada pilihan adakah mau mandi dulu baru kemudian sarapan, seseorang mesti membuat keputusan. Ketika memulai berkomunikasi, kata, nada, dan kalimat apa yang hendak kita gunakan itu pun pilihan.

Ketika membuka lemari mau mengambil pakaian, itu pun sebuah pilihan. Ketika ada telepon berdering, apakah akan diangkat ataukah didiamkan, itu pun sebuah putusan. Pendeknya setiap hari kita membuat ratusan putusan dan pilihan yang semuanya potensial terjadi kesalahan.

Yang menjadi masalah adalah ketika membuat salah dalam mengambil putusan yang kemudian berakibat fatal baik bagi kehidupan pribadi maupun sosial. Lagi-lagi contoh kecil.

Ketika kita mengendarai mobil dan dihadapkan untuk memilih jalan tol, jika salah, adakalanya perjalanan menjadi panjang atau bahkan sesat jalan. Demikian pula halnya dengan rute kehidupan.

Ada mahasiswa yang salah memilih program studi, semata karena tidak punya pertimbangan matang atau sekadar memenuhi desakan orang tua, akhirnya tidak antusias menjalani perkuliahan dan tidak meraih prestasi optimal karena tidak cocok dengan bakat dan minatnya.

Ada lagi orang yang salah memilih pasangan hidupnya. Bayangan dan kesempatan membangun rumah tangga surgawi malah berubah jadi penyesalan karena penuh percekcokan dan saling tidak percaya yang berujung pada perceraian dengan segala risikonya.

Bagi seorang pemimpin dan public figure, salah bicara bisa berlaku formula: mulutmu harimaumu. Perhatikan saja apa yang menimpa Ahok dan Rizieq Shihab. Karena berbicara sembarangan keduanya berurusan dengan polisi dan menimbulkan keresahan masyarakat.

Jadi gara-gara kesalahan yang dilakukan seorang pemimpin atau tokoh masyarakat, yang dirugikan bukan sebatas wilayah pribadi, melainkan juga institusi dan masyarakat. Orang yang paling merasakan akibat dari kesalahan kita adalah orang-orang yang terdekat dengan kita.

Jika seseorang melalukan korupsi lalu berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), misalnya, yang langsung merasakan akibatnya adalah keluarga terdekatnya. Minimal sekali mereka malu. Harga dirinya turun.

Dalam kehidupan keluarga, tak ada yang terbebaskan dari berbuat salah. Bisa saja bergantian antara suami, isteri, anak, pembantu, menantu, mertua, tetangga, dan melebar lagi di lingkungan tempat kerja.

Bayangkan jika manusia tidak mengenal kata “maaf”, tidak ada mekanisme untuk saling memaafkan. Jika semuanya pendendam, betapa menjemukan dan melelahkan hari-hari yang kita lalui.

Energi kita akan terkuras habis untuk merancang pembalasan. Hati dan pikiran akan dipenuhi sampah dan sumpah kebencian serta kekesalan yang kian lama kian membusuk dan mengeras.

Mengingat manusia adalah makhluk yang lemah, sering lupa dan berbuat salah, salah satu asma Allah adalah Al-Ghafur. Dia yang Maha Pengampun, yang menghapus dan memaafkan dosa-dosa manusia.

Sampai-sampai ada ungkapan populer di kalangan sufi, kalau saja bukan karena kasih dan ampunan Allah, manusia tak pantas masuk surga. Dosanya lebih banyak dari amal kebaikannya.

Kalau saja Allah membuka tabir aib kita, orang-orang di sekeliling kita akan terbelalak kaget dan meninggalkan kita. Bahwa kita tidak sebaik yang mereka duga.

Demikian pula halnya dalam pergaulan sehari-hari yang bersifat horizontal, jika masih ingin menikmati panggung dunia dengan nyaman dan ramah, kita mesti membuka pintu maaf setiap saat.

Jangan pelit mengulurkan jabat tangan persahabatan dan senyum kasih sayang. Memaafkan tidak berarti meninggalkan prinsip moral dan menggeser kebenaran, tetapi sikap mental untuk menyembuhkan dan menjahit luka yang menganga yang selalu muncul hampir setiap hari.

KORAN SINDO, 27 Januari
Komaruddin Hidayat | Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah

Textual Culture

Oleh: Komaruddin Hidayat

DARI sekian banyak agama, Islam paling menonjol dalam hal menghargai budaya tulis, dan paling kaya warisannya dalam teks keagamaan. Ini bermula dari keyakinan umat Islam dan bukti sejarah, bahwa wahyu dan mukjizat yang diberikan Allah pada Nabi Muhammad adalah kitab suci Alquran, bukan mukjizat seperti Rasul sebelumnya berupa peristiwa fisik-inderawi. Seperti Nabi Musa membelah lautan, Nabi Ibrahim tidak terbakar api, atau peristiwa banjir semasa Nabi Nuh.

Pada awalnya Alquran diwahyukan lalu dihafalkan, namun perkembangan seterusnya diabadikan dalam bentuk tulisan. Jadi, tradisi lisan dan tulisan berkembang bareng. Setahu saya tradisi menghafal kitab suci hanya terjadi di kalangan umat Islam.

Penghargaan pada teks Alquran begitu tinggi karena Alquran diyakini sebagai firman Tuhan yang suci dan tidak boleh diubah. Makanya umat Islam sangat teguh membela kesucian Alquran, termasuk membela teks produk percetakan modern. Yang dibela substansinya, namun kertasnya ikut dimuliakan selagi di situ tertulis ayat-ayat Alquran.

Karena Alquran itu berbahasa Arab, maka kitab ini sudah diterjemahkan ke ratusan bahasa lain dengan jumlah eksemplar yang tak terhitung lagi. Yang juga sangat unik dan khas dalam tradisi Islam, Alquran telah mendorong lahirnya studi ilmu tafsir dan setiap zaman muncul ulama tafsir yang bertujuan menggali dan menemukan mutiara pesan-pesan Alquran yang tersembunyi di balik kata dan bahasa itu.

Makanya kita mengenal ratusan dan ribuan buku yang berusaha menafsirkan dan menguraikan ayat-ayat Alquran, baik yang utuh 30 juz maupun sebatas penggalan-penggalan surat dan ayatnya saja.

Di samping Alquran, munculnya budaya teks datang dari himpunan sabda Nabi Muhammad yang kemudian ditulis dan terhimpun dalam teks hadist, baik ucapan Nabi yang diyakini otentik, sahih, maupun riwayat yang dianggap lemah dan palsu. Kesemuanya terhimpun, untuk dokumentasi dan objek penelitian untuk membedakan mana riwayat hadist yang sahih dan palsu.

Kenyataan ini ikut memperkaya dan memperkuat tradisi penelitian, pemeliharaan dan penulisan teks sebagai tafsiran dan ulasan atas teks Alquran dan Hadist. Karena kedua sumbernya dianggap datang dari Tuhan, maka umat Islam sangat memuliakan kitab suci maupun hadist.

Jadi, pada abad ke-6 sampai ke-13, dunia Islam merupakan masyarakat yang paling maju, paling mengenal dan menghargai tradisi baca tulis. Ketika dunia Barat masih dalam kegelapan, dunia Islam telah terang benderang, bermunculan pusat-pusat studi keilmuan yang sangat produktif melahirkn teks.

Buku-buku klasik warisan Yunani diterjemahkan ke dalam bahasa Arab yang pada urutannya menyebar ke Eropa. Namun perkembangan selanjutnya pusat-pusat kemajuan dunia bergeser.

Ketika dunia Islam cukup puas dengan warisan budaya tekstual dan disibukkan oleh perebutan kekuasaan politik, Eropa meneruskan apa yang dirintis dunia Islam dalam bidang ilmu pengetahuan empiris warisan Yunani yang diperkenalkan oleh ilmuwan muslim.

Tidak sekadar mewarisi dan meneruskan, secara kreatif dan inovatif Eropa mengembangkannya. Makanya khazanah teks keagamaan tetap terjaga dalam Islam sampai hari ini, namun kegiatan riset keilmuan empiris telah beralih dan berkembang pesat di Barat. Umat Islam terpaku pada pendekatan jadali dan mau’idhoh dalam memaknai dan mengembangkan Islam.

Metode jadali itu sebuah pendekatan debat beradu dalil dan argumen, sedangkan mau’idhoh itu nasihat berupa ceramah-ceramah, tapi sangat kurang mengembangkan pendekatan riset empiris dengan menggunakan instrumen laboratorium. Juga melemah pendekatan bilhikmah atau filosofis dengan metode burhani atau demonstratif thinking.

Akibatnya, wajah dunia Islam tak lagi ditandai sebagai pusat ilmu pengetahuan dan kajian filsafat yang berdiri paling depan. Yang menonjol tradisi ritual dan budaya tekstual keagamaan yang diperdebatkan dan diceramahkan.

Budaya ceramah dan kesetiaan pada tradisi teks sangat kuat, namun tidak diimbangi dengan inovasi sains empiris. Ini juga terlihat di Indonesia. Akan dianggap kurang Islami kalau sebuah pidato tanpa disertai teks suci.

Semakin banyak menyebut teks akan dinilai semakin Islami. Padahal kalau kita baca Alquran banyak ayatnya yang menyuruh membaca dan melakukan rekayasa ayat kauniyah atau ayat semesta secara saintifik empiris yang pada urutannya melahirkan teknologi modern.

Karena cara berpikirnya seperti itu, maka banyak yang heran dan protes ketika UIN Jakarta mendirikan fakultas umum, misalnya Fakultas Kedokteran. Dinilainya itu akan mengurangi perhatiannya pada kajian Islam.

Mereka lupa bahwa Islam menyuruh umatnya sehat, maka wajib mendirikan Fakultas Kedokteran. Islam menyuruh akuntabel dalam transaksi bisnis, maka UIN wajib membuka program studi akuntansi. Demikianlah seterusnya.

Jadi, pemikiran dikotomis antara ilmu agama dan ilmu umum itu dalam Islam hanya dikenal secara epistemologis sebagai disiplin keilmuan, namun bukan sebagai moda kehidupan (way of life) dan moda berfikir (mode of thinking). Jika mindset ini tidak berubah, siap-siap saja menghadapi kekalahan atau bahkan ditaklukkan oleh dunia non-muslim yang lebih maju dalam bidang sains, teknologi dan senjatanya. Dan itu sudah dan tengah terjadi. []

KORAN SINDO, 20 Januari 2017
Komaruddin Hidayat | Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah

Masyarakat Anti-Hoax

Oleh: Komaruddin Hidayat

Pada awalnya hoax adalah penyebaran berita bohong yang dilakukan dengan sengaja karena motif kebencian.

Akibat lebih jauh yang diharapkan bisa saja untuk mempermalukan atau pembunuhan karakter seseorang di depan publik. Hoax ini begitu cepat tersebar dengan munculnya media sosial (medsos) dan sikap masyarakat yang tidak kritis atau memang senang dengan berita sensasi, lalu dengan mudah meneruskan (forward) lewat Facebook, Twitter atau WhatsApp tanpa berpikir panjang dan rasa empati, bagaimana andaikan hoax itu tertuju pada dirinya atau keluarganya.

Fenomena hoax ini tampaknya semakin akut, telah menghinggapi masyarakat kita, bagaikan penyebaran pornografi atau narkoba. Orang menjadi addicted atau kecanduan mengonsumsi dan melakukan sesuatu yang dirasakan mengasyikkan, namun merusak diri dan masyarakat. Siklus penyebaran virus hoax ini terjadi biasanya setiap menjelang pemilu dan pilkada. Diluar itu, juga sering kita dengar terjadi di lingkaran dunia bisnis dan selebriti akibat persaingan yang tidak sehat.

Mereka menyebarkan kebohongan, antara lain dengan memutarbalikkan fakta, karena motif cemburu dan kebencian. Namun yang menonjol dalam persaingan politik untuk memperebutkan jabatan kekuasaan, sejak dari jabatan presiden, gubernur, bupati, atau wali kota. Akibat hoax, masyarakat bisa terbelah saling curiga dan mencaci yang lain gara-gara berbeda pilihan politiknya.

Suasana batin masyarakat semakin panas ketika penyebaran hoax dibumbui atau sengaja dikemas dengan melibatkan emosi dan simbol keagamaan, termasuk ayat-ayat kitab suci. Padahal sangat mungkin itu sengaja dibuat oleh buzzers yang motifnya hanya cari uang. Mereka tega mengadu domba dan membodohi masyarakat, bukannya mendidik dan mencerdaskan masyarakat. Kita mesti membela dan menjunjung tinggi martabat agama dengan cara yang juga bermartabat. Kita wajib memuliakan ajaran agama dengan cara yang mulia dan terhormat.

Melihat perkembangan hoax yang sudah memprihatinkan, Minggu, 8 Januari 2017 lalu, di tujuh kota Indonesia secara serentak dilakukan deklarasi masyarakat antihoax . Saya ikut hadir dan mendukung gerakan ini bersama Menteri Kominfo Rudiantara dan para relawan aktivis sosial. Deklarasi ini atas inisiatif masyarakat, dan selanjutnya perlu agenda atau program yang jelas serta terencana dengan melibatkan berbagai pihak, seperti pemerintah, pendidik, serta pemilik media massa.

Bahkan para penceramah agama perlu diajak, karena mereka yang kesehariannya aktif melakukan pendidikan publik (public education) lewat forum ceramah keagamaan. Bagi para ustad sangat mudah menemukan dalil-dalil ayat Alquran maupun Hadis bahwa menyebarkan hoax sangat tercela. Diriwayatkan oleh Bukhari-Muslim, Rasulullah bersabda, tak akan masuk surga orang yang suka menyebarkan berita bohong untuk mengadu domba. Laa yadkhulul jannata nammamun.

Dalam Alquran (49:12) Allah membuat perumpamaan, orang yang suka bergunjing dan mengungkit-ungkit kesalahan orang dari belakang itu ibarat makan bangkai saudaranya sendiri. Sungguh keras dan menjijikkan contoh yang dikemukakan Alquran. Dikatakan bangkai karena yang digunjingkan tidak tahu dan tidak berdaya untuk melawannya.

Mengapa hoax begitu digemari? Mungkin ini juga pertanda masyarakat yang sakit, malas berpikir, malas membaca buku, senang ngobrol, dan cemburu pada orang yang sukses.

Mereka yang menulis di medsos gaya bertuturnya umumnya bahasa lisan. Bahasa obrolan. Atau sekadar meneruskan (forwarding) dan copy paste. Mereka mungkin sadar atau mungkin tidak sadar, bahwa yang di-copy dan diteruskan itu berita sampah yang beracun. Lebih bahaya lagi jika dibungkus dengan istilah-istilah agama, seakan menyebarkannya dianggap sebagai ibadah. Sebagai amal saleh. Sungguh ini merupakan kekonyolan yang berbisa.

Rasulullah mengingatkan, salah satu ciri orang munafik yang dibenci Allah adalah jika berbicara berdusta. Dusta dan hoax itu memanipulasi kebenaran, yang benar dipelintir agar terlihat salah, yang salah dipelintir agar terlihat benar. Jika dibiarkan maka semakin merosot standar moral masyarakat kita yang ujungnya akan menghancurkan bangunan kehidupan itu sendiri. []

KORAN SINDO, 13 Januari 2017
Komaruddin Hidayat ; Guru Besar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah

Demo dan Ritual Demokrasi

Oleh: Komaruddin Hidayat

ADA ungkapan klasik. Democracy is noisy and restless. Demokrasi itu gaduh dan tak pernah tenang. Selalu saja ribut.

Maklum, sejak dari awal yang namanya demokrasi memang dirancang untuk menampung dan mendengarkan suara dan aspirasi yang berbeda-beda. Terlebih bagi masyarakat Indonesia yang sangat majemuk, pilihan demokrasi paling cocok, untuk mengakomodasi pluralitas aspirasi dan kehendak dalam rangka membangun dan mengisi kemerdekaan.

Konsekuensinya, bermunculan parpol, ormas dan lembaga swadaya masyarakat sebagai wadah penyaluran aspirasi dan partisipasi masyarakat untuk memajukan bangsa. Repotnya jika yang lebih dominan hanyalah kebebasan berekspresi, tetapi kurang menghargai supremasi hukum dan kerja produktif, maka demokrasi di mata masyarakat hanyalah keributan dan debat, tetapi ekonomi dan lapangan kerja semakin susah, pendidikan mahal, ujungnya hanyalah memperoleh ijazah.

Salah satu ciri demokrasi adalah adanya keterwakilan dan partisisipasi masyarakat dalam pemerintahan. Lebih dari itu adalah kebebasan untuk mengritik pemerintah. Sekarang ini ruang dan saluran kritik rakyat terhadap pemerintah terbuka lebar, baik melalui surat kabar, mimbar televisi, media sosial ataupun demonstrasi. Isu yang masih sensitif adalah soal agama.

Sekalipun Ahok belum sampai di meja pengadilan, adakah dia sudah memenuhi persyaratan sebagai penista agama, namun masyarakat sudah menjatuhkan hukuman bahwa dia telah menistakan Alquran sehingga polisi harus segera mencekalnya dan memproses ke meja pengadilan dan masuk tahanan. Namun prosesnya tentu saja tidak semudah itu karena diperlukan proses dan tahapan yang lazim dalam dunia peradilan.

Mengamati dinamika sosial politik yang tengah terjadi, satu hal yang fenomenal adalah peran agama yang sangat signifikan sebagai alat pemersatu ketika martabat agama dilecehkan. Para pengamat Barat sudah lama mengingatkan, misalnya Wilfred Cantwell Smith dari Universitas Harvard, bahwa umat Islam di seluruh dunia pasti akan marah jika Nabi Muhammad dan Alquran dilecehkan.

Dalam hal ini Ahok telah terpeleset membawa-bawa ayat suci Alquran untuk kepentingan politik. Akibat dari sebuah peristiwa ucapan dalam durasi yang amat pendek, dia mesti membayar akibat yang ditimbulkan teramat besar. Yang membayar tidak hanya dia sendiri, tetapi aparat keamanan dan masyarakat dibuatnya sibuk. Muncul pro-kontra dalam masyarakat Indonesia.

Sekali lagi, ini menunjukkan betapa isu, simbol dan tokoh agama telah memenuhi ruang publik. Hari-hari ini wacana agama yang berkaitan dengan pilkada memenuhi pemberintaan, obrolan, diskusi, khotbah jumat dan lain sebagainya. Ini kenyataan sosiologis yang tak terbantahkan.

Tetapi jika isu agama mengambil dosis paling tinggi, lalu memandang kecil pembangunan bidang ekonomi, sains, pendidikan dan infrastruktur, maka sulit bangsa ini untuk maju bersaing dengan negara-negara lain.

Dengan kata lain, agama jangan hanya menonjol sebagai ideologi dan kekuatan fight against, tetapi juga berperan aktif konstruktif sebagai kekuatan fight for. Artinya, agama mesti berperan sebagai kekuatan konstruktif-produktif untuk mendukung pembangunan peradaban, bukan semata sebagai kekuatan oposisi, fight against.

Dalam ungkapan konvensional, agama mesti punya keseimbangan agenda amar ma’ruf dan nahi munkar. Mengajak dan memberi contoh aktif sebagai kekuatan konstruktif, baru kemudian diikuti agenda mencegah kemungkaran.

Demo hari ini merupakan ekspresi keprihatinan sebagian umat Islam untuk menjaga martabat agama, utamanya kemuliaan Alquran, dengan turun ke jalan, gara-gara ucapan Ahok yang dinilai melecehkan Alquran. Dari segi hukum, biarlah polisi yang memproses.

Demo itu merupakan hak konstitusional warga negara yang mesti dihargai. Sementara itu pihak kepolisian memiliki hak dan kewajiban untuk menertibkan para demonstran. Lalu masyarakat umum pengguna jalan raya juga memiliki hak dari gangguan demonstran jangan sampai membuat macet.

Jadi, kalau masing-masing pihak saling menghargai hak orang lain, maka demo akan berjalan meriah, tertib dan damai. Jika ini terwujud, maka kepercayaan rakyat pada parpol, polisi dan demokrasi akan naik. Tetapi jika lepas kendali, semoga saja tidak terjadi, harapan yang mulai tumbuh terhadap demokrasi dan pilkada akan buyar. Kita semua yang merugi. []

Koran SINDO, 4 November 2016
Komaruddin Hidayat | Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah

Agama di Ruang Publik

Oleh: Komaruddin Hidayat

SEBELUM era kemerdekaan, di Nusantara ini terdapat pusat-pusat keagamaan yang kaya dengan tradisinya yang masih hidup sampai hari ini. Yang dominan tentu saja Islam mengingat jumlah pemeluknya terbesar.

Makanya logis saja jika simbol, tokoh, dan aktivitas keagamaan memenuhi ruang publik, khususnya Islam. Terlebih sekarang ketika iklim kebebasan berekspresi semakin terbuka.

Ada organisasi keagamaan yang sikap dasarnya antisistem demokrasi justru mereka paling efektif dan vokal memanfaatkan instrumen demokrasi untuk berbicara di ruang publik guna menyebarkan gagasannya. Bahkan leluasa menggerakkan massanya melakukan demonstrasi, sebuah aksi yang tak akan bisa dilakukan di negara monarki.

Dalam konteks kehidupan beragama, Indonesia tidak mengenal pemisahan antara ruang negara dan ruang publik. Agama bukanlah urusan privat semata seperti di Barat, tetapi aktivitas dan ekspresi keberagamaan juga aktif mewarnai ruang publik, bahkan masuk ke panggung Istana dengan fasilitas negara.

Dengan kata lain, ruang publik menjadi wilayah yang kadang diperebutkan oleh simbol-simbol negara dan agama. Di sana terdapat rujukan hukum adat, hukum agama dan hukum positif yang kesemuanya bisa tumbuh sejalan dan harmonis, tetapi juga potensial menimbulkan benturan dan konflik loyalitas dari warga masyarakat.

Belakangan muncul gejala segregasi sosial yang hendak membenturkan paradigma keumatan dan kewarganegaraan (citizenship). Yang pertama hendak menempatkan hukum agama di atas hukum negara (hukum positif), yang kedua menempatkan hukum agama subordinat pada hukum positif ketika memasuki ruang publik.

Bagi sekelompok orang, bahkan ada yang memandang pemerintahan yang ada itu thaghut atau berhala karena menempatkan hukum positif di atas kitab suci.

Wacana Politik dan Agama

Dalam ranah pribadi dan keluarga, bisa saja seseorang menempatkan hukum agama paling tinggi. Tapi begitu seseorang masuk jalan raya, hukum negara yang berkuasa, polisi sebagai pengawasnya.

Dalam kehidupan sosial, wacana keagamaan akhir-akhir ini semakin memenuhi ruang publik seperti di mimbar televisi, ceramah-ceramah, dan media sosial (medsos) berbasis internet. Orang pun merasa paling akrab dengan medsos sehingga penggunanya mengalami perkembangan luar biasa.

Namun sangat disayangkan, banyak isinya yang provokatif, sampah, bahkan ada yang berimplikasi memecah-belah persahabatan. Terutama ketika agama dikaitkan dengan aspirasi pilihan-pilihan politik, lalu menjadi sulit dibedakan antara medsos yang berisi siraman rohani, pencerahan iman, perluasan ilmu dan provokasi politik.

Mengenai berkembangnya simbol agama di ruang publik, yang juga fenomenal adalah aksi dan mobilisasi massa yang terpusat di lapangan Monas dan sekitarnya pada 2 Desember 2016.

Uniknya, di medsos pun terjadi diskusi mengenai berapa kira-kira jumlah pesertanya. Ada yang menyebutnya di atas 7 juta, ada yang menaksir hanya sekitar 3 juta.

Ada lagi yang membahas, forum itu tujuannya apa, tercapai apakah tidak, dan siapa saja aktor-aktornya? Satu orang mengatakan, adalah Presiden yang akhirnya jadi bintang di forum itu.

Lalu muncul bantahan, Habib Rizieq dkk yang menang karena sanggup menghadirkan Presiden dan Wakil Presiden. Suara lain menyahut, itu semua karena keberhasilan Kapolri yang berhasil mengubah dari format demonstrasi menjadi aksi superdamai doa untuk bangsa.

Demikianlah, sampai menjelang Pilkada 2017 dan Pemilu 2019 nanti, diduga isu agama akan selalu dibawa-bawa ke ranah politik untuk menggalang dukungan massa. Dan sifat massa selalu cenderung emosional.

Soliditas dan kekohesifan akan menguat ketika tampil musuh bersama layaknya pertandingan sepak bola klub Bandung melawan Jakarta. Atau kesebelasan Malang melawan Surabaya.

Tapi pilkada tentu tidak sesederhana pertandingan bola. Belakangan ini segregasi sosial berdasarkan sentimen agama selalu saja muncul sehingga dikhawatirkan hal ini akan merusak harmoni sosial yang telah lama tumbuh dan terjaga.

Di Indonesia, hubungan agama, negara, dan politik memang dinamis. Tapi kalau kita tidak bijak dan pandai-pandai menjaga keseimbangan serta tahu batas, situasi ini bisa menghambat dinamika pembangunan dan reformasi.

Kita dibuat sibuk oleh isu agama dan hukum. Semua persoalan bangsa seakan hanya merupakan persoalan agama dan hukum, sedangkan aspek perbaikan ekonomi, pendidikan, dan sains terpinggirkan. []

Koran Sindo, 30 Desember 2016
Komaruddin Hidayat | Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah

Siapa Pembela Alquran

Oleh: Komaruddin Hidayat

SIAPA pun orangnya kalau hak milik yang sangat dicintai dan dihargainya dihina pasti akan tersinggung. Misalnya ada orang menghina famili, suku, agama atau kitab suci yang dimuliakannya, pasti dia akan tersinggung dan marah.

Hanya cara dan ekspresi kemarahannya berbeda-beda. Ada yang sangat emosional, ada yang sedang-sedang saja, atau mungkin malah ada yang balik menasihatinya dengan cerdas dan lemah lembut.

Bagi mereka yang biasa membaca karya tulis orientalis, sangat banyak dijumpai tulisan mereka yang mencerca, memfitnah serta merendahkan Nabi Muhammad SAW dan Alquran. Untung saja buku-buku itu tidak diakses dan dibaca oleh kebanyakan umat Islam sehingga tidak memancing kemarahan.

Di antara buku-buku itu terkesan ingin merendahkan citra Nabi Muhammad dengan menyajikan cerita-cerita palsu yang dikemas secara rasional untuk meyakinkan pembaca. Jika mereka berhasil merendahkan Nabi Muhammad, implikasi lanjutan yang dikehendaki adalah untuk merendahkan dan tidak memercayai warisannya, terutama Alquran.

Jadi, kalau sosok pembawanya berhasil didegradasi, maka konsekuensinya Alquran yang disampaikan kehilangan kesahihannya. Menurun wibawanya.

Namun, uniknya, yang membela dan mengkritik balik karya orientalis yang menyudutkan Islam itu sebagian adalah juga orientalis Barat yang karena integritas keilmuannya mengoreksi kesalahan mereka. Dengan demikian, secara ilmiah historis yang ikut membela kerasulan Muhammad dan Alquran tidak dimonopoli oleh umat islam saja.

Di dalam Alquran Surat Al-Hijr (15: 9) dinyatakan, “Sungguh Kami telah menurunkan Alquran, dan Kami pasti akan menjaganya.” Dalam ilmu tafsir, jika digunakan kata “Kami”, berarti Allah melibatkan aktor lain. Mungkin sekali yang dimaksud adalah Rasulullah Muhammad dan orang-orang yang mengimani dan mencintai Alquran yang senantiasa menjaga kesucian dan kemuliaan Alquran.

Bagi orang-orang nonmuslim, kekaguman kepada Alquran adalah jika melihat orang-orang muslim berhasil membangun akhlak mulia dan peradaban luhur berkat pengamalannya terhadap isi Alquran. Makanya ketika Aisyah, isteri Nabi, ditanya, bisakah secara singkat digambarkan bagaimana akhlak Rasulullah itu? Akhlaquhul quran. Alquran itulah akhlak Nabi.

Sosok pemimpin yang berhasil mengubah watak Umar bin Khattab yang semula beringas, penyembah berhala, dan tega mengubur hidup-hidup anak perempuannya berubah total menjadi pribadi yang amat sederhana, rendah hati, adil, tegas dan berwibawa. Yang mudah menangis melihat penderitaan orang lain dan ketika bersujud.

Dalam episode sejarah Islam, yang paling menonjol membela proses pewahyuan dan kompilasi Alquran adalah para sahabat Nabi. Tapi setelah Alquran utuh dan diabadikan dalam wujud mushaf/buku atau sekarang dengan teknologi digital, Alquran hadir menemui para penantang dan pembacanya tanpa ada pembelanya.

Sebagai mukjizat ilahi, Alquran sanggup membela dirinya sendiri, bahkan menaklukkan lawan-lawannya sebagaimana Umar bin Khattab tergetar hatinya mendengarkan sentuhan Alquran lalu menyatakan memeluk Islam.

Bagi sebagian orang, justru Alquran yang menjadi penunjuk jalan dan pembela umat Islam agar menang menghadapi berbagai jebakan thaghut dan setan. Tapi, sekali lagi, jika ada orang yang menodai Alquran memang mesti diingatkan dengan cara yang simpatik, siapa tahu dengan begitu nantinya akan jatuh cinta dan mengimani Alquran.

Untuk memuliakan Alquran, cara terbaik adalah mengimani dan mengamalkannya agar menjadi manusia teladan (uswah hasanah) dan pembawa rahmat bagi lingkungannya. Menurut para pakar, generasi awal Islam maju dan disegani dunia karena mengamalkan Alquran yang membuahkan peradaban unggul pencerah zaman.

Tapi sekarang sebagian orang memilih-milih surat dan ayat sebagai legitimasi untuk membunuh orang sehingga muncul sinisme dan salah paham bahwa Alquran dianggapnya sebagai kitab penyebar kebencian, bukannya rahmat dan kasih sayang. []

Koran Sindo, 16 Desember 2016
Komaruddin Hidayat | Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah

Makar Ideologis

Oleh: Komaruddin Hidayat

MENGAPA sosok presiden atau wakil presiden kemanapun pergi mesti ada pengawalnya? Jawabannya, khawatir ada bahaya mengancam. Jangan-jangan ada orang jahat yang mau membunuh atau menyakiti.

Jadi, siapapun yang menjadi pemimpin mesti menyadari tidak semua orang senang kepada dirinya. Semakin tinggi jabatan seseorang, semakin besar juga tantangan yang menghadang.

Ini analog dengan eksistensi Negara Repubik Indonesia. Ada-ada saja orang yang tidak senang pada Indonesia, baik dari dalam maupun luar negeri. Artinya, negara mesti dikawal sebagaimana mengawal presiden karena sangat mungkin ada kekuatan yang mengancam. Dan itulah sebabnya hampir semua negara memiliki pasukan tempur dan intelijen negara.

Salah satu ancaman yang tertuju pada sosok negara dan pemerintah Indonesia saat ini adalah menyangkut posisi ideologi dan hukum. Ada ustaz yang berpidato, sebagai umat beragama hanya pantas tunduk pada hukum agama. Hukum Allah.

Pernyataan itu betul dalam konteks pribadi dan komunalisme keagamaan. Tapi sebagai warga negara, maka hukum yang tertinggi adalah undang-undang produk DPR bersama pemerintah.

Seseorang bisa saja tidak senang pada presidennya atau sistem politik negaranya. Tetapi ketika ketidaksenangannya disampaikan terbuka dan menghasut orang lain untuk ikut membenci negara, atau menggoyangnya, maka dia telah melakukan makar ideologis.

Mengkritik pemerintah itu bagus dan dilindungi undang-undang. Itu satu paket dengan sistem demorasi.

Dalam hal ini ada sekelompok orang yang aneh. Mereka memandang sistem demokrasi itu thaghut. Syaitan yang mesti dilawan, jangan diikuti. Tetapi anehnya mereka sangat menikmati iklim demokrasi dalam menjual gagasannya. Tanpa iklim demokrasi gerakan mereka akan tertindas.

Mereka betah tinggal di negara yang mereka musuhi. Kalau tidak senang mestinya hijrah saja. Begitupun dengan Indonesia. Ada yang agendanya ingin mengagamakan Indonesia menurut versi dan tafsiran mereka sendiri.

Jadi, agendanya untuk merebut dan menaklukkan lalu diganti dengan ideologi pengganti Pancasila. Kalau agenda ini menemukan momentumnya, pasti Indonesia akan pecah. Akibatnya sangat fatal. Sekali sebuah bangsa pecah, sungguh tak terbayangkan untuk bisa bersatu kembali. Lihat saja Korea Utara dan Korea Selatan, meskipun warganya banyak yang masih punya ikatan famili, tetapi dua negara itu tetap berseteru.

Dulu pernah muncul makar ideologis oleh DI/TII Kartosuwiryo. Ada lagi gerakan komunisme. Mestinya sudah cukup itu saja. Tak ada pihak yang diuntungkan.

Jadi, kalau hari gini mau melakukan makar, rasanya tak cukup syarat untuk berhasil. Sepanjang persediaan makan dan bahan bakar tercukupi serta kondisi damai, rakyat sulit diajak berevolusi.

Gejolak politik itu hal biasa dalam sebuah negara demokrasi, utamanya di jajaran elite. Kecuali ada pelanggaran pidana serius yang dilakukan presiden, seorang presiden bisa diturunkan. Tetapi kalau sekadar makar yang bersifat lunak, berupa wacana, maka yang gaduh juga hanya pada level wacana.

Demikianlah yang terjadi, sekarang sedang terjadi perang dingin berupa wacana untuk memengaruhi publik. Para buzzer sedang melancarkan serangannnya terhadap kubu lawan dengan berbagai cara untuk mengecoh masyarakat. Jangan-jangan antara mereka itu dulunya juga teman seperjuangan. Kalau ingin tenang, tak baca koran atau medsos.

Yang kadang membuat kabur adalah ketika motif dan manuver politik diberi bungkus agama. Terjadi politisasi agama. Agama memang punya missi amar ma’ruf, nahi munkar. Menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kemunkaran. Tetapi jangan sampai diboncengi agenda politik, sehingga tanpa disadari akan menistakan agama. Yang saya dengar, pemerintah sekarang sedang mempersiaplan penyempurnaan UU Keormasan.

Ormas apapun yang anti-NKRI dan Pancasila akan dilarang tumbuh dan beredar di Indonesia. Karena mereka secara terang-terangan melakukan makar ideologi negara yaitu Pancasila yang menjadi jatidiri dan perekat bangsa. []

Koran Sindo, 9 Desember 2016
Komaruddin Hidayat | Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah

Menimbang Cagub-Cawagub DKI

Oleh: Komaruddin Hidayat

WARGA Jakarta pantas merasa beruntung memiliki calon gubernur (cagub)-calon wakil gubernur (cawagub) yang masih muda, energik, dan cerdas. Semuanya berkualitas dan memiliki komitmen untuk membuat Jakarta, ibu kota negara, bebas dari banjir, macet, kumuh, dan memberikan layanan birokrasi yang baik.

Dalam pandangan masyarakat, antara sesama calon terjalin komunikasi yang baik. Hal itu sangat dimungkinkan karena semuanya figur basis pendidikannya bagus serta berpengalaman sebagai aktivis sosial.

Mereka bukan anak kandung ideologis yang senang berkonflik. Mereka menaiki jenjang karier sosial dan politik bukan hasil karbitan, tetapi karena ditopang oleh kekuatan pribadinya dan semangat untuk berprestasi mengabdi pada bangsa.

Saya kira, siapapun pemenangnya mereka adalah putra terbaik bangsa yang mesti didukung untuk memajukan Jakarta. Masyarakat tentu lebih senang melihat cagub-cawagub yang rukun saling canda, dibanding melihat para elite politik terkesan tidak rukun dan tidak kompak.

Yang cukup mengganggu dan membuat justru lelah masyarakat adalah munculnya serangkaian demonstrasi tertuju pada Ahok gara-gara penyebutan Surat Al-Maidah. Di luar proses hukum yang tengah ditangani oleh polisi, saya cukup khawatir jika demo dan kemarahan umat itu tidak terkendali sehingga berpotensi menciptakan keresahan dan kerusuhan sosial.

Jika ancaman itu benar terjadi tentu sangat merugikan bangsa yang tengah merangkak membangun di tengah kelesuan ekonomi global saat ini. Sekali konflik vertikal dan horizontal meledak, akan sulit diredam. Ongkos sosial politiknya amat mahal.

Kondisi Timur Tengah merupakan contoh nyata. Peradaban yang dibangun ratusan tahun hancur hanya dalam hitungan bulan dan tahun oleh perang saudara. Tak terbayang, berapa lama dibutuhkan waktu untuk membangun kembali. Itu pun kalau bisa.

Dalam situasi demikian, peran aktif tokoh-tokoh pers, televisi, ulama, cendekiawan sangat diharapkan ikut serta menciptakan kedamaian dan edukasi sosial. Bahwa berbeda pendapat dan demonstrasi itu hal yang lumrah saja di alam demokrasi, asal terkendali dan tidak destruktif.

Di sini tugas polisi memang cukup berat. Polisi tengah diuji untuk menegakkan hukum dan menjaga tertib sosial. Sebaiknya pers ikut menyejukkan suasana, jangan malah jualan sensasi dan memanaskan situasi. Masyarakat pun perlu bersikap kritis terhadap berbagai berita yang datang setiap saat.

Banyak masyarakat yang tidak bisa membedakan antara berita valid dan hoax. Sedemikian bebasnya orang melemparkan hoax yang hanya akan menambah sampah di dunia maya. Ironisnya, masyarakat ada yang doyan sekali dengan hoax demi sensasional.

Dalam sebuah kompetisi pilkada, sekalipun masing-masing kontestan menyatakan siap menang dan siap kalah, tapi pasti semuanya menargetkan untuk menang. Terlebih mereka yang sudah mengeluarkan biaya besar, pasti harapan untuk menang juga besar. Kompetisi menjadi lebih seru dan bisa memanas ketika unsur emosi dan ideologi primordialisme, yakni etnis dan agama ikut terlibat.

Orang mendukung calon tidak saja berdasarkan pertimbangan rasional, tetapi juga ideologis emosional. Di sini tugas polisi, KPU, Bawaslu dan peran serta ulama serta cendekiawan tengah diuji. Bisakah mengawal pilkada dengan damai dan berkualitas?

Saya percaya bahwa semua cagub-cawagub mendambakan terselenggaranya pilkada yang damai dan berkualitas. Sebelum pilkada berlangsung, para calon itu secara moral sudah menjadi pemenang. Terlebih lagi jika mereka tampil secara cerdas, santun dan elegan, maka semuanya akan dikenang sebagai politisi-negarawan yang telah melakukan edukasi politik pada rakyat, terlepas siapa yang nantinya akan jadi pemenang.

Satu catatan kecil namun amat penting adalah, parpol dan pemerintah selama ini kurang memberikan apresiasi pada panitia penyelenggara yang juga selaku wasit. Coba perhatikan acara pertandingan sepak bola atau tennis berkelas internasional, wasit akan mendapat apresiasi terlebih dahulu sebelum penghargaan terhadap pemenangnya. Wasit itu disegani oleh pemain dan penonton.

Di sini wasit sering jadi sasaran amuk suporter yang jagonya kalah. Dan dilupakan oleh pemenangnya. Begitu pun dalam pilkada dan pemilu. KPU dan Bawaslu berjasa besar untuk mengantarkan pemenangnya. Ironisnya, setelah menang malah terjadi beberapa anggota KPU masuk penjara. Sungguh ironis, menyakitkan. []

Koran SINDO, 28 Oktober 2016
Komaruddin Hidayat | Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah