Kitab Suci dan Pilkada

Oleh: Komaruddin Hidayat

DI luar dugaan, sebaris ayat Al-Maidah 51 dari Alquran tiba-tiba menjadi sangat populer, dikait-kaitkan dengan Pilkada DKI Jakarta. Pesan yang ingin ditonjolkan, umat Islam jangan memilih pemimpin yang tidak seiman.

Kata “pemimpin” terjemahan dari kata “aulia” dalam Alquran menjadi bahan diskusi panjang lebar mengingat kata “aulia” maknanya lebih luas dari kata “pemimpin”. Awalnya ayat itu dikemukakan Basuki Thahaja Purnama atau Ahok, Gubernur DKI, lalu rekaman videonya diedit dan disebarkan sehingga menjadi viral nasional.

Saya tak akan memasuki diskusi tafsir ayat itu dan terlibat pro-kontra Pilkada DKI. Hanya ingin membuat catatan kecil bahwa ayat-ayat Alquran sering kali ditarik-tarik dalam pemilu dan pilkada.

Bisa jadi niatnya agar politik tetap berada di jalur yang benar menurut keyakinan agamanya. Itu bagian dari dakwah. Namun bisa saja karena motif lain, yaitu memanfaatkan wibawa kitab suci untuk memenangi pilkada.

Di sini motif politik dan kekuasaan yang primer, kutipan kitab suci posisinya sekunder. Praktik seperti ini tak aneh dalam sejarah Islam. Dulu yang namanya mazhab Khawarij paling doyan mengafir-ngafirkan sesama muslim yang berbeda paham dalam menafsirkan ayat-ayat Alquran.

Jadi, di samping Alquran selalu mengajak menjaga persaudaraan, perdamaian, dan bertukar pendapat dengan santun, nyatanya banyak pula yang berbeda dan bertengkar karena perbedaan tafsir. Mereka berbeda karena pesan ayat yang memungkinkan timbulnya berbagai penafsiran.

Kitab tafsir atas kitab suci Alquran pasti paling banyak jumlahnya ketimbang tafsir atas kitab-kitab suci agama lain. Bahkan ilmu tafsir merupakan salah satu disiplin ilmu keislaman yang kokoh, banyak ulama dan profesornya, banyak pula karya tulisnya.

Latar belakang akademis seseorang akan memengaruhi ketika mendekati dan menafsirkan Alquran. Lebih dari itu, tradisi menghafal dan lomba melagukan kitab suci hanya dilakukan umat Islam. Rasanya tak ada kitab suci selain Alquran yang dihafal dari awal sampai akhir.

Namun suasananya menjadi lain ketika tafsir kitab suci sudah masuk atmosfer politik. Ulama Pakistan pernah menentang pencalonan Benazir Butto dengan dalil Alquran tidak setuju seorang perempuan jadi presiden atau perdana menteri.

Presiden itu ibarat imam salat, harus laki-laki. Di Indonesia kalau tidak salah pernah juga muncul polemik serupa ketika Megawati maju sebagai calon presiden. Muncul dalil-dalil ayat Alquran dan Hadis yang menentang pencalonannya semata karena perempuan. Tapi akhirnya baik Benazir Butto maupun Megawati diterima juga sebagai kepala negara.

Sewaktu Gus Dur dicalonkan juga muncul perdebatan, menurut dalil agama, bolehkah orang yang sakit, terlebih penglihatannya yang sakit, bisa jadi kepala negara? Padahal dia mesti menandatangani sekian banyak surat keputusan sangat penting, tetapi tidak bisa membacanya?

Sekarang ini menjelang Pilkada DKI muncul lagi perdebatan seputar boleh-tidaknya seorang nonmuslim dipilih sebagai gubernur. Tapi ada lagi turunan masalahnya, yaitu Ahok dinilai telah menistakan Alquran. Jadi di sini ada dua masalah yang berhimpitan. Kita tunggu saja bagaimana akhir perdebatan ini.

Secara pribadi saya sepenuhnya memahami bahwa seorang muslim sangat wajar menjadikan Alquran sebagai pedoman hidupnya, termasuk dalam memilih pemimpin, memilih pekerjaan, memilih pasangan hidup dan seterusnya. Alquran adalah pedoman dan petunjuk kehidupan. Meski begitu di sisi lain juga masih dalam batas toleransi munculnya perbedaan penafsiran terhadap ayat Al-Maidah 51 karena pesannya tidak eksklusif dan absolut.

Bagi mereka yang nonmuslim atau bisa jadi seorang muslim, berpandangan bahwa pilkada adalah urusan duniawi yang bersifat rasional, empiris, tidak mesti terlalu jauh berdebat soal ayat mengingat tugas pokok pimpinan daerah itu sudah jelas, calon-calonnya juga sudah jelas. Jadi, pahami dan rumuskan saja apa kebutuhan utama warga DKI, lalu pilih siapa yang diyakini bisa memenuhi dan melayani kebutuhan warganya.

Gubernur itu pemenang tender yang bernama pilkada, tugasnya sebagai pelayan dan pemimpin. Kerjanya dibatasi waktu dan diawasi DPRD, BPK, KPK, pers, dan rakyat. Jangan sampai pilkada malah memecah belah umat beragama dan kerukunan berbangsa. Salurkan aspirasi keberagamaannya dengan cara yang cerdas dan terhormat. []

Koran SINDO, 21 Oktober 2016
Komaruddin Hidayat | Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah

Agama dan Politik

Oleh: Komaruddin Hidayat

Hubungan agama dan politik selalu heboh. Ajaran agama menekankan keimanan, ritual peribadatan, dan moralitas. Adapun politik menekankan aturan main yang mengarah pada perebutan dan pembagian kekuasaan dalam konteks kehidupan bernegara.

Kedua aspek itu pada praktiknya saling memengaruhi, bahkan tak terpisahkan. Terlebih dalam ajaran dan sejarah Islam, agama dan politik sejak masa Rasulullah sampai sekarang senantiasa menyatu.

Ini berbeda dari ajaran Kristen yang memisahkan antara hak gereja dan negara. Makanya dalam masyarakat kristiani di Barat, agama itu menjadi urusan pribadi. Negara tidak boleh intervensi. Negara melindungi dan mengatur seseorang sebagai warga negara, tetapi bukan penggembala umat yang beriman.

Jika ditarik pada sosok pembawanya, riwayat hidup Yesus dan Muhammmad memang berbeda. Jadi, ingatan kolektif umat Islam dan Kristen mengenai agama dan politik memang berbeda. Peran sosial politik yang dicontohkan Yesus dan Muhammad tidaklah sama.

Makanya ketika bicara hubungan agama dan politik, umat kristiani akan memilih teori sekularisme. Agama jangan dibawa-bawa pada ranah politik. Agama cukup sebagai keyakinan hidup dan pedoman moral baik dalam ranah individu maupun sosial.

Namun ini tidak berarti agama tak memiliki pengaruh dalam proses politik. Misalnya saja Amerika Serikat (AS), meskipun pemerintahannya selalu membela demokrasi dan hak asasi manusia, masih tidak terbayangkan seorang muslim bisa terpilih sebagai presiden di sana hari ini. Jangankan Islam, dari kalangan Katolik pun berat.

Jadi, kalau isu agama masih muncul di Indonesia, itu wajar-wajar saja. Pertama, penduduk mayoritas warganya adalah muslim. Kedua, dalam sejarah Islam, hubungan agama dan politik itu senantiasa menyatu, sekalipun hal ini juga menimbulkan problem politik sangat serius.

Konflik dan perseteruan antarsesama dinasti Islam tak pernah surut, bahkan sampai hari ini. Yang terjadi adalah kepentingan politik yang dibumbui dan dicarikan legitimasinya pada agama.

Contoh paling kasatmata adalah perseteruan antara sekutu Arab Saudi dan sekutu Iran yang memiliki andil besar bagi munculnya kekacauan di Timur Tengah. Sama-sama muslim, tetapi berbeda agenda politiknya.

Lebih parah lagi konflik Israel dan Palestina yang berbeda agama dan agenda politiknya. Ratusan ribu umat Islam berhijrah ke Eropa mencari tempat yang aman, menyalahi memori kita ketika dulu Rasulullah dan sahabat yang hijrah dari Mekkah ke Madinah.

Jadi, dalam dunia politik sesungguhnya tak ada yang terbebaskan dari pengaruh agama. Hanya formula peran dan keterlibatan agama dalam politik berbeda antara masyarakat Islam dan Kristen. Di AS misalnya, berdasarkan penelitian sosial, masyarakatnya jauh lebih religius ketimbang Eropa. Pengaruh kekristenannya diekspresikan dalam penguatan etika publik dan pada pribadi-pribadi pejabat publik, bukan pada sistem maupun undang-undang kenegaraan. Makanya tidak dikenal istilah “negara Kristen”.

Dalam masyarakat Islam, masih ada obsesi untuk mendirikan “negara Islam” dengan mengacu pada negara Madinah di bawah kepemimpinan Nabi. Lalu ayat-ayat Alquran dan Hadis dijadikan rujukan undang-undang dan peraturan bernegara.

Pendeknya, agama harus masuk pada ruang dan sistem politik dan kenegaraan. Sampai-sampai muncul “Perda Syariah”. Karena masih kuatnya pengaruh simbol-simbol keagamaan terhadap politik, maka di dunia Islam, termasuk Indonesia, peranan para ulama sangat signifikan dalam setiap pemilu.

Partai politik pun perlu menempelkan identitas keagamaan pada Anggaran Dasar atau logo parpolnya seperti gambar Kakbah pada PPP. Menjadi problem ketika partai-partai keagamaan itu tidak berprestasi lalu kalah dalam pilkada atau pemilu. Seakan posisi agamanya ikut kalah.

Problem lain juga muncul ketika kader dari parpol keagamaan itu gagal ketika mengemban jabatan publik. Sentimen agama sangat efektif untuk membangun solidaritas massa sesaat yang bersifat reaktif, bahkan radikal. Namun sering kali gagal ketika mengambil peran eksekutif melakukan pembangunan untuk memberikan pelayanan publik yang diharapkan konstituen.

Di Indonesia saat ini tengah heboh menghadapi pilkada. Berbagai ayat kitab suci pun dimunculkan untuk mendukung atau menolak calon. Terlalu mulia kalau martabat agama dan kitab suci dimanfaatkan dengan harga dan cara terlalu murah dan vulgar. []

Koran SINDO, 14 Oktober 2016
Komaruddin Hidayat | Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah

Refleksi 1 Muharam Momentum Hijriah

Oleh: Komaruddin Hidayat

SECARA tegas dan jelas Alquran menyatakan kehadiran Islam yang dibawa Rasulullah Muhammad SAW itu merupakan misi kerahmatan bagi semesta. Islam dalam arti generiknya sesungguhnya mencakup semua agama yang dibawa seluruh rasul Allah sejak Nabi Adam dan setelahnya. Jadi, pada dasarnya semua agama yang berasal dari Allah itu adalah sama dan identik pesannya, sebagai wujud kasih-Nya untuk memimbing manusia ke jalan yang benar, baik, dan membahagiakan.

Setiap agama umumnya memiliki kalender masing-masing untuk menandai hari-hari dan peristiwa besar yang kemudian dirayakan dengan upacara kenegaraan ataupun keagamaan. Peristiwa keagamaan ini pada urutannya melebur ke dalam ranah budaya sehingga upacara keagamaan dan keagamaan saling mengisi. Termasuk juga penetapan kalender agama dan bangsa saling memperkaya. Misalnya, sebagai bangsa besar Tiongkok memiliki kalender sendiri untuk menentukan hari-hari besar mereka. Dalam dunia akademis dan perdagangan, tampaknya yang dominan ialah kalender Masehi, yaitu dimulai dari peristiwa kelahiran Yesus Kristus.

Umat Islam sesungguhnya memiliki kalender tersendiri meskipun mereka juga menggunakan kalender Masehi. Bertepatan pada Ahad, 2 Oktober 2016 ini jatuh 1 Muharam 1438 Hijriah, sebagai awal tahun baru yang diciptakan dunia Islam. Disebut kalender Hijriah karena momentumnya memang bukan diambil dari hari kelahiran Nabi Muhammad, melainkan peristiwa perjuangannya yang dipandang sangat strategis dan historis dalam sejarah Islam, yaitu peristiwa hijrah dari Mekah ke Madinah. Secara historis peristiwa hijrah ini merupakan mata rantai yang sangat menentukan kemenangan dan perkembangan penyebaran Islam. Umat Islam begitu berat menghadapi tekanan musuh sewaktu di Mekah, lalu atas izin Allah berpindah dan melakukan konsolidasi di Madinah. Di kota ini umat Islam semakin besar jumlahnya, fondasi ajaran Islam semakin mapan, dan pada gilirannya Rasulullah dan umatnya kembali lagi ke Mekah dan menaklukkannya dengan cara damai.

Sebuah konvensi

Kota Mekah dan Madinah ialah dua kota yang menjadi basis dan saksi masa-masa awal pembentukan ajaran dan umat Islam yang hidup sezaman dengan Rasulullah. Masa inilah yang selalu menjadi rujukan dan sumber inspirasi bagi pembinaan umat Islam setelahnya dari zaman ke zaman. Oleh karena itu, setiap tiba tahun baru Hijriah, umat Islam sedunia selalu mengadakan upacara peringatan untuk mengenang kembali dan meneladani Rasulullah dan para sahabatnya bagaimana membangun komunitas muslim yang beradab, tercerahkan, yang berhasil gemilang mengganti kehidupan tidak beradab (jahiliah) menjadi sangat beradab (civilized).

Pada awalnya kalender itu memang sebuah konvensi sebagai tanda perjalanan waktu, dengan mandasarkan hitungan putaran bumi, matahari, dan bulan yang kemudian melahirkan tonggak-tonggak waktu sejak dari menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, dan abad. Akan tetapi, untuk selanjutnya kalender selalu muncul dalam kesadaran batin kita bagaikan sebuah rumah yang berjalan (moving house) yang di dalamnya menyimpan seribu satu kenangan dan catatan peristiwa yang berjalan menyertai kita. Bahkan, seluruh aktivitas kita pun selalu dibayangi dan dibatasi waktu.

Jam tangan dan kalender tak pernah luput dari kesadaran kita sehari-hari. Di mana pun kita memasuki dunia kerja, di situ akan selalu bertemu dengan informasi tanggal, hari, bulan, dan tahun.

Bahkan juga jam. Jam tangan yang awal mulanya diciptakan manusia untuk mengetahui informasi waktu, sekarang posisinya menjadi berbalik. Bagi kalangan eksekutif yang serbasibuk, bahkan selalu merasa dikejar-kejar jam dan waktu. Sampai-sampai muncul ungkapan, kalau bisa seminggu itu menjadi sepuluh hari karena merasa sempit waktu yang tersedia untuk menyelesaikan berbagai pekerjaan.

Setiap orang memiliki jatah waktu 24 jam sehari semalam untuk melakukan aktivitas. Meski jatah waktunya sama, hasilnya ternyata berbeda-beda. Setiap orang juga berbeda dalam memaknai dan merasakan jalannya jarum jam dari menit ke menit. Ada yang merasa waktu berlalu dengan cepat, ada yang merasa lambat. Dengan demikian, rentang waktu ternyata bukan sekadar jumlah dan akumulasi hitungan menit, melainkan sangat berkaitan dengan suasana kejiwaan seseorang. Inilah yang saya maksudkan psikologi waktu.

Waktu metafisik

Ketika kita menghitung waktu secara empiris, dengan mendasarkan jumlah edar bumi mengelilingi matahari, di sana sesungguhnya ada kategori waktu yang bersifat metafisik (metaphysical time). Bahwa kita semua mengada mesti mengasumsikan dan meniscayakan berada dalam ruang dan waktu. Ketika kita berpikir tentang waktu, kita sudah berada dalam waktu. Makanya selalu muncul pertanyaan baku terhadap keberadaan seseorang; di mana dan kapan? Di mana menunjukkan ruang, kapan menunjukkan waktu. Bahkan, terhadap orang yang sudah meninggal pun berlaku pertanyaan; di mana dia sekarang? Berapa lama dia tinggal di alam kubur? Apakah langsung pindah ke surga atau neraka? Neraka itu ada batasnya atau tidak? Kalau kekal, apakah sama dengan kekalnya Tuhan? Demikianlah, ini termasuk kategori waktu metafisik. Sedangkan Tuhan yang mahaabsolut diyakini berada di luar ruang dan waktu yang digambarkan dan dialami manusia. Namun, di atas semuanya itu, ada sebuah pertanyaan yang sangat fundamental. Apakah hidup ini sekadar kita jalani bagaikan sebuah mesin atau hewan tanpa makna? Apakah ketika usia semakin tua tak ubahnya mesin tua yang kekuatan dan harganya juga kian merosot dan diobral murah? Menarik direnungkan, ketika orang mengadakan peringatan hari ulang tahun, yang diucapkan bukannya panjang usianya, melainkan panjang umurnya. Dalam bahasa Arab, istilah umur masih seakar dengan kata makmur.

Artinya, orang dikatakan panjang umurnya jika hidupnya produktif, mendatangkan kemakmuran bagi lingkungannya. Orang yang panjang usianya, tapi defisit amal kebajikannya dan tidak produktif bagi lingkungannya, disebut bangkrut hidupnya. Lafii khusrin, kata Alquran. Sungguh hidup yang merugi.

Adalah iman dan banyaknya amal kebajikan yang membuat panjang umur seseorang. Bahkan, meski seseorang telah dikatakan mati, sesungguhnya umurnya tetap berjalan selama warisan kebajikannya masih dirasakan orang banyak, yang dalam Islam disebut amal jariah, atau amal kebaikan yang sustainable. Yang berkelanjutan melebihi usia seseorang. Oleh karenanya, sungguh tepat nasihat orang bijak; waktu itu ibarat pedang yang sangat tajam. Jika engkau tidak mampu menjinakkan dan menggunakannya dengan benar, engkau sendiri yang akan tertebas oleh pedang itu. Hidup adalah pilihan, dan pilihan menentukan nasib. Kalau hidup hanya memuja ketampanan fisik dan kekayaan harta, satu-satu akan menjauhi dan meninggalkan kita. Peringatan tahun baru Hijriah dalam konteks berbangsa adalah jangan pernah kita lengah memanfaatkan momentum, terlena oleh aspek prosedural dan seremonial dalam berdemokrasi, tetapi melupakan substansi. Bahwa kita semua wajib mengawal semua proses politik untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. []

MEDIA INDONESIA, 1 October 2016
Komaruddin Hidayat | Guru Besar Fakultas Psikologi UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta