Doktor Itu Beban

Oleh: Komaruddin Hidayat

Secara formal-administratif, jenjang tertinggi sekolah itu ketika seseorang berhasil menamatkan prodi S-3 dengan meraih titel doktor. Jika dihitung dan dirunut dari bawah, pada umumnya untuk menamatkan pendidikan TK (taman kanak-kanak) diperlukan waktu 2 tahun, SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, sarjana 4-5 tahun, S-2 atau master 2-3 tahun, S-3 atau doktor 4-5 tahun. Jadi seseorang kalau saja menyelesaikan studi sampai terminal akhir bisa menghabiskan usianya sekitar 20-22.

Itu belum berbicara kualitas karena sekarang ada juga institusi yang menjual gelar master atau doktor tanpa repot-repot duduk mengikuti kuliah, melakukan riset, dan menulis disertasi. Makanya ada beberapa kategori universitas. Ada yang sudah terkenal dan lolos dalam akreditasi lembaga internasional yang berwibawa, ada yang masuk kategori papan atas tingkat nasional dan sudah terakreditasi, ada juga yang sering disebut sebagai perguruan tinggi abal-abal sekalipun jumlah mahasiswanya di atas 20 ribuan.

Bagi saya, apa pun kualitas dan peringkat sebuah perguruan tinggi, kesemuanya layak diapresiasi. Semuanya ingin memajukan mahasiswa untuk menambah ilmu pengetahuan. Selagi mereka secara tulus dan serius ingin mengembangkan kualitas dirinya dengan ilmu, akhlak, dan keterampilan hidup, nantinya masyarakat yang menilai dan merasakan hasilnya.

Yang kita sedih dan sakit hati adalah jika titel formal kesarjanaan itu diraih secara tidak fair dan hanya untuk menaikkan gengsi. Itu sebuah penipuan kepada diri sendiri, masyarakat, dan negara. Mengapa negara? Karena banyak pegawai negeri yang kemudian mengambil program master ataupun doktor, tetapi dengan jalan pura-pura kuliah, yang penting memperoleh ijazah untuk mendongkrak kepangkatan dan gajinya.

Mereka jarang ikut kuliah dan membayar orang lain untuk menulis tugas makalah, tesis, dan disertasi. Yang demikian itu dosennya diduga kuat mengetahui, tetapi hanya mendiamkan saja. Yang penting membayar uang kuliah dan bimbingan. Syukur-syukur ada tambahan uang terima kasih atas statusnya sebagai pembimbing.

Saya sendiri ketika tamat menempuh pendidikan doktor tahun 1990 pada usia yang ke- 37 dari Middle East Technical University, Ankara, Turki, seketika muncul rasa malu dan gamang. Merasa berat dan malu dengan titel PhD yang saya miliki. Saya menulis disertasi tentang filsafat politik.

Saya sadar betul, ibarat hutan ilmu, banyak pohon besar ilmuwan yang saya kenal namanya dan karyanya, tetapi tidak sempat dan tidak sanggup saya membaca serta menyelaminya. Yang paling melegakan tentu saja saya bisa tamat dan menggenggam titel doktor, simbol terminal akhir bagi seorang mahasiswa setelah melalui perjuangan yang tidak ringan. Titel doktor bagi saya ibarat SIM bagi seorang pengemudi.

Titel doktor haruslah dimiliki seorang dosen sekalipun doktor bukan jaminan kualitas kecendekiaan seseorang. Disayangkan, masyarakat sering kali salah persepsi dan terlalu besar harapannya terhadap penyandang gelar doktor. Terlebih doktor alumni luar negeri. Doktor lalu diasosiasikan dengan jabatan dan kekayaan.

Padahal doktor itu lebih tepat diposisikan sebagai ilmuwan atau akademisi yang kiprah dan pendalaman intelektualnya justru dimulai setelah menamatkan pendidikan doktornya. Tapi kenyataan di lapangan sangat menyedihkan. Begitu seseorang selesai dengan studi doktornya, tuntutan ekonomi keluarga dan harapan masyarakat begitu tinggi.

Sebagai PNS, gaji doktor jauh di bawah standar kebutuhan untuk hidup layak, boro-boro hidup mewah. Makanya banyak doktor yang kemudian memilih jadi birokrat di lingkaran departemen pemerintahan atau mengajar di berbagai universitas semata untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dan biaya sekolah anak-anaknya.

Kalau sudah sibuk dengan tugas birokrasi atau mengajar secara rutin, praktis tidak sempat lagi membaca buku, riset atau menulis. Puncak ilmunya adalah sewaktu menulis disertasi. Setelah itu masuk fase antiklimaks. Teman-teman saya yang doktor sadar betul akan beban dan tuntutan terhadap mereka agar kerja produktif di bidang keilmuan.

Tapi fasilitas negara untuk melakukan riset amat sangat minim. Makanya sekalipun Indonesia memiliki banyak doktor, langit keilmuannya tetap rendah. Masih jadi bangsa konsumen ilmu asing, bukannya produsen. []

KORAN SINDO, 27 Mei 2016
Komaruddin Hidayat ; Guru Besar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah

Sekularisme Turki

Oleh: Komaruddin Hidayat

Istilah sekuler dan sekularisasi memiliki banyak dimensi. Dalam politik, artinya terjadinya pemisahan antara negara dan agama. Agama adalah urusan pribadi, simbol-simbol agama tidak boleh masuk ke ruang negara. Tetapi dalam praktiknya tidak semudah itu. Misalnya Amerika atau Eropa yang menganut paham sekularisme politik, penguasanya tidak bisa netral terhadap sentimen dan sikap keberagamaannya. Terlebih masyarakat dan pemerintah Turki yang masih kuat tradisi keislamannya, maka kita sering salah paham terhadap konsep dan praktik sekularisme Turki.

Ada lagi istilah secularization of consciousness. Yaitu sebuah sekularisasi kesadaran, di mana rasa dan komitmen kebertuhanan semakin menghilang, terlepas apakah seseorang hidup di negara sekuler atau bukan. Sebuah penelitian menyebutkan, masyarakat Amerika lebih religius dibandingkan masyarakat Eropa, sekalipun secara politik AS lebih konsekuen menerapkan sistem sekuler.

Selama ini sosok Mustofa Kemal, tokoh sentral pendiri dan presiden pertama Republik Turki, diposisikan sebagai anti-Islam setelah menggulingkan Imperium Usmani (Ottoman Empire), lalu mendirikan republik sekuler Turki. Tentu saja berakhirnya Imperium Usmani ini tidak semata kehebatan Mustofa Kemal. Sekitar enam abad Usmani berjaya malang melintang, kekuasaan dan pengaruhnya menjangkau seluruh dunia Islam, termasuk Aceh, bahkan sampai Eropa. Jadi terlalu hebat menempatkan Mustofa Kemal sebagai sosok sentral yang mengakhiri eksistensi Imperium Usmani.

Jika disebut Imperium Usmani, di dalamnya terkandung tiga ideologi, yaitu satu, paham dinastisme yang berpusat pada keturunan Usman. Dua, ideologi Turkisme yang berakar pada semangat dan solidaritas bangsa Turk yang berasal dari Asia Tengah. Tiga, ideologi Islamisme yang dianut oleh sultan keturunan keluarga Usman. Benih-benih kerapuhan Kaisar Usmani sesungguhnya sudah muncul jauh sebelum Perang Dunia Pertama, yang puncaknya ketika Kesultanan Usmani bersama Jerman dikalahkan oleh Inggris dan sekutunya.

Pada awal abad ke-19 ekonomi dan teknologi Eropa mulai bangkit, dunia Islam masih terlalu yakin dirinya tak tertandingi karena selalu melihat kehebatan masa lalunya dan yakin sekali Allah berada di pihaknya. Inggris dan Prancis dengan kecerdikannya berusaha meracuni tokoh-tokoh kabilah Arab untuk melakukan pembangkangan terhadap kekuasaan Istanbul, dengan janji mau diberi wilayah sendiri sebagai sultan.

Makanya ketika meletus PD I, Jerman telah melakukan salah kalkulasi. Semula dia bayangkan Kesultanan Usmani sangat perkasa dan mampu mengerahkan dunia Islam untuk ikut melawan sekutu, tetapi ternyata dugaan dan harapan Jerman meleset. Bersama Jerman, Kesultanan Usmani kalah. Wilayah Arab yang semula di bawah kekuasaan Istanbul beralih tangan ke Inggris dan Prancis yang pada urutannya bermunculanlah kesultanan-kesultanan Arab dalam bayang-bayang Inggris, Prancis, dan Amerika.

Namun, sebagian lalu mendekat ke poros blok Uni Soviet. Jadi, jika di Indonesia dulu banyak kesultanan yang ikut berperang melawan penjajah dan setelah merdeka lalu melebur ke pangkuan republik, maka genealogi kesultanan di Arab ceritanya sangat berbeda.

Melihat kekuatan Usmani sudah rapuh tak mampu menguasai dunia Islam dan menghadapi kekuatan Barat, Mustofa Kemal tampil mengobarkan semangat nasionalisme-Turkisme. Dia yakin bahwa hanya ideologi nasionalisme Turkisme yang bisa menyelamatkan bangsa Turki di tengah gencarnya agresivisme-imperialisme Barat. Di saat Kesultanan Usmani runtuh tak berdaya menghadapi serangan sekutu, Mustofa Kemal tampil memimpin gerakan nasionalisme Turkisme dan menggusur Islam politik, lalu menggantinya dengan ideologi sekuler.

Ideologi Kemalisme ini merupakan antitesis terhadap kekuatan Sultanisme Islamisme yang dianggap tak mampu menyelamatkan bangsa Turki, lalu dimunculkanlah ideologi republikanisme. Beberapa pengamat menyebutkan bahwa Mustofa Kemal sesungguhnya merupakan eksekutor dari pemikiran Ziya Gokalp yang merupakan pengagum Emile Durkheim.
Gokalp mengatakan bahwa Islam tetap diperlukan bangsa dan negara Turki sebagai identitas dan kekuatan pengikat sosial, namun sistem kesultanan dan kekhalifahan mesti diganti dengan ideologi nasionalisme yang lebih powerful untuk membangun Turki ke depan. Oleh karena itu, pada awal-awal pendirian Republik Turki terjadi perpecahan di kalangan ulama, ada yang pro dan antirepublikanisme. Dan ternyata Mustofa Kemal menang.

Sejarah mencatat, Mustofa Kemal jelas-jelas anti-Kesultanan Usmani.
Tapi ada yang melihat dari sisi lain, kalau waktu itu tak ada gerakan republikanisme di bawah Mustofa Kemal mungkin sekali Istanbul hari ini sudah menjadi wilayahnya Eropa. Kritik yang sering dialamatkan kepada Kemal Attaturk adalah terlalu drastis melakukan de-Arabisasi yang pada urutannya menggusur tradisi dan khasanah intelektual Islam, mengingat kala itu Islam dan budaya Arab sulit dipisahkan. Attaturk artinya bapak bangsaTurki, sebuah nama yang melekat pada Mustofa Kemal.

Turki hari ini tengah membangun keseimbangan baru dengan menghubungkan dan menghargai khasanah Islam semasa kejayaan Usmani dengan spirit kemodernan dalam sistem republik sekuler. Sebuah negara dengan mayoritas warganya 99% muslim. Mereka menyadari bahwa dirinya bukan Arab dan bukan pula Barat. Namun anehnya, bagi dunia Islam, Turki dianggap saudara yang nakal karena terlalu berorientasi ke Barat, sementara di mata Barat, Turki adalah negara muslim dengan tradisi Islamnya yang kental dan kekuatan militernya yang disegani.

Hari-hari ini Turki sedang memainkan posisi strategisnya dengan menampung eksodus korban perang Suriah sebagai kekuatan tawar agar Turki bisa masuk menjadi anggota MEE (Masyarakat Ekonomi Eropa). []

KORAN SINDO, 20 Mei 2016
Komaruddin Hidayat ; Guru Besar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah

Kuliah Sambil Kerja

Oleh: Komaruddin Hidayat

Bisa studi lanjut ke luar negeri itu menjadi idaman bagi banyak mahasiswa. Orang membayangkan betapa enak dan kerennya kalau bisa memperoleh beasiswa ke negara maju.

Tentu saja bayangan itu tidak salah, namun bagi mereka yang menjalani akan memiliki pengalaman dan cerita lain. Adalah hal yang lumrah, kuliah sambil bekerja untuk mencari tambahan biaya. Terlebih jika mengambil program pascasarjana dengan disertai istri dan anak, beban psikologis dan ekonomis cukup berat dirasakan yang berimplikasi pada kelancaran dan prestasi studinya. Secara intelektual, para penerima beasiswa ke perguruan tinggi di Barat, misalnya, mesti melewati persaingan yang berat dan ketat.

Oleh karenanya, mereka yang telah lolos ujian seleksi bahasa dan potensi intelektual pasti bagus kualitasnya. Jadi, sesungguhnya masalah yang lebih berat berakar pada masalah nonakademis. Banyak tantangan dan hambatan yang mesti dihadapi oleh mahasiswa di luar negeri. Tradisi belajar di Timur Tengah berbeda dari perguruan tinggi di Barat. Di samping iklim, ada pula faktor makanan.

Orang Indonesia sulit berpisah dari makan nasi. Juga kecenderungan untuk selalu berkumpul dengan teman sedaerah. Kebiasaan ini akan menghambat proses sosialisasi memasuki pergaulan internasional. Akibatnya, sekalipun tinggal di luar negeri, mayoritas waktunya diisi dengan berpikir dan berbicara dalam bahasa Indonesia. Makanya ada beberapa mahasiswa yang memilih berkawan dekat dengan orang asing agar lebih terasa belajar di luar negeri dan juga untuk memperlancar bahasa.

Mahasiswa yang membawa keluarga, istri dan anak misalnya, umumnya istri mencari pekerjaan untuk mendapatkan uang tambahan karena dana beasiswa yang diterima suami tidak cukup. Ada yang jadi baby sitter, kerja di restoran, jualan makanan, dan sebagainya. Tidak jarang ketika datang libur musim panas selama tiga bulan suami juga bekerja musiman. Saya sendiri pernah kerja pada KBRI di Jeddah Arab Saudi selama musim haji.

Lama kerja 40 hari di bagian informasi haji. Tugas saya mencatat jamaah haji yang sakit dan meninggal lalu tiap malam mengirim berita ke Jakarta. Selama kuliah di Turki saya tiga kali menjadi tenaga musim haji, dengan honor 50 riyal per hari. Jumlah yang lumayan untuk tambahan biaya hidup dan membeli buku serta keperluan lain. Beruntunglah mereka yang memperoleh beasiswa cukup sehingga waktunya hanya diisi untuk studi.

Sekali lagi, problem belajar di luar negeri cukup beragam. Ada teman yang studi di Belanda dan gagal di tengah jalan karena bermasalah dengan profesornya yang menurutnya kaku, sulit diajak berdiskusi, memandang rendah mahasiswa Indonesia sebagai inlander. Profesor pembimbing disertasi pada umumnya memang demanding, ingin perfeksionis karena kalau mahasiswa bimbingannya tidak bagus hasilnya, yang menjadi taruhan nama baik dirinya.

Ini berbeda dari profesor pembimbing di Indonesia yang kurang serius dan kurang fokus karena sambil mencari kerja sampingan. Kembali ke soal kerja, setiap datang musim haji KBRI di Arab Saudi selalu membuka lowongan kerja bagi mahasiswa Indonesia khususnya di Timur Tengah mengingat dibutuhkan tenaga kerja untuk membantu melayani jamaah haji. Keuntungan bagi mahasiswa, di samping memperoleh honor, juga dapat menunaikan ibadah haji.

Bagi KBRI juga diuntungkan karena mahasiswa menguasai bahasa Arab dan memahami tata cara ibadah haji serta lingkungan sosial Arab. Umumnya mahasiswa di Timur Tengah pernah bekerja sebagai temus haji. Sebuah istilah yang sangat akrab, maksudnya tenaga musim haji. Peminat menjadi temus haji ini juga menarik mahasiswa Indonesia yang tengah belajar di India dan Eropa. Mungkin juga sekarang sudah merembet ke Amerika.

Banyak cerita suka dan duka kuliah di luar negeri. Terutama ketika keluarga sakit, bersamaan tugas kuliah yang menuntut kerja keras, sementara uang beasiswa tidak mencukupi. Lebih stres lagi ketika sudah diperingatkan batas waktu beasiswa mendekati berakhir, padahal tugas riset dan penulisan disertasi belum selesai. Bagi kita yang di Indonesia selalu membayangkan kuliah di luar negeri itu serbamewah dan menyenangkan. Ini bisa dipahami karena setelah tamat dan kembali ke Indonesia jarang yang mau bercerita pengalaman pahitnya. Bahkan ada yang sengaja menutupinya.

Saya merasa beruntung karena sejak kuliah strata satu di Jakarta memang sambil bekerja. Jadi, sudah punya tabungan mental bagaimana rasanya menjadi mahasiswa miskin, yang kemudian justru saya jadikan cambuk untuk menaklukkan berbagai rintangan yang menghadang. []

KORAN SINDO, 13 Mei 2016
Komaruddin Hidayat ; Guru Besar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah

Agama Versi Negara

Oleh: Komaruddin Hidayat

Di zaman modern ini semua agama tumbuh dalam ruang negara. Namun, hubungan antara keduanya tidak selalu harmonis, bahkan masih menyisakan banyak problem serius. Sering kali terjadi kontestasi antara pemimpin agama dan pemimpin negara dalam meraih dukungan publik.

Bahwa institusi agama merasa disaingi oleh negara, hal ini mudah dimaklumi mengingat agama merasa lebih dahulu lahir sebelum negara. Bahkan, agama diyakini sebagai cetak biru Tuhan pemilik semesta, sedangkan negara yang jumlahnya ratusan merupakan evolusi historis dan produk konsensus masyarakat.

Bagaimanakah konsep agama versi negara? Ternyata cukup beragam dan dinamis. Pengalaman Amerika, Eropa, Timur Tengah, dan Indonesia masing-masing berbeda dan saling memengaruhi. Di AS, misalnya, negara mengambil sikap separatif dan netral atas dasar prinsip sekularisme. Agama itu urusan personal. Agama tidak boleh masuk ruang negara. Namun, negara melindungi sepenuhnya hak dan kebebasan warganya untuk menganut keyakinan agama, apa pun agamanya, termasuk keyakinan untuk tidak beragama.

Bagi Abdullahi Ahmed An-Na’im, pemikir kenegaraan dan keislaman asal Sudan yang kini menetap di AS, ketulusan beragama lebih dimungkinkan jika seseorang tinggal di negara sekuler. Sebab, katanya, sikap keimanan dan keberagamaannya lebih ditentukan oleh kesadaran dan kebebasan, bukan karena keterpaksaan atau motif-motif sosial-politik lainnya. Dengan alasan itu pula, An-Na’im berpendapat bahwa Muslim membutuhkan negara sekuler; bukan agar mereka menjadi lebih modern atau liberal, melainkan agar menjadi Muslim yang lebih baik. Selain dapat beriman, beribadah dan beramal semata karena Allah, hak dan kebebasan mereka dalam kehidupan beragama pun dilindungi dan dibela negara secara lebih baik (An-Na’im, 2007).

Menurut dia, sekularisme model AS tidak anti agama, justru menghargai dan melindungi kebebasan individu untuk memilih agamanya dengan tetap menaati kaidah-kaidah hukum negara. Thomas Jefferson (1743-1826), presiden ketiga AS, turut berjasa dalam meletakkan fondasi sikap deistik yang inklusif, yang memberikan kebebasan beragama bagi warga AS. Sebuah teori mengatakan, dasar negara yang semula berbunyi In Jesus I Trust dia ubah menjadi In God We Trust yang diambil dari lagu rakyat AS, ”The Star-Spangled Banner”—karangan Francis Scott Key (1814)—yang sekarang menjadi lagu kebangsaan AS.

Meski AS membela paham sekularisme, sulit membayangkan muncul Presiden AS yang beragama Islam ataupun di luar komunitas Protestan. Pernah sekali penganut Katolik terpilih menjadi Presiden AS (presiden ke-35), yaitu JF Kennedy, yang meninggal terbunuh pada 22 November 1963, di usia 46 tahun, dan masih menyisakan misteri.

Dalam melindungi dan melayani warga negaranya, Pemerintah AS tidak diskriminatif. Oleh karena itu, di AS tumbuh ribuan sekte keagamaan yang kesemuanya relatif berkembang secara damai.

Di Eropa juga terjadi pemisahan negara dan agama, tetapi negara masih memberikan perhatian khusus pada warisan budaya dan simbol-simbol agama. Di Inggris, misalnya, Ratu Elizabeth adalah juga ketua gereja Anglikan. Bahkan, ada blasphemy law, siapa yang menghina ratu sama halnya menghina gereja dan bisa terkena pidana. Di Eropa, ada parpol bernuansa keagamaan yang dibantu oleh negara dalam kategori LSM (lembaga swadaya masyarakat). Berbeda dari AS dan Inggris, kultur sekularisme Perancis mengesankan anti agama. Hal ini mungkin akibat trauma perang antar-agama di masa lalu dan kenangan kolektif yang pahit mengenai hubungan antara gereja dan negara.

Pengalaman Indonesia

Di Indonesia, negara mengakui eksistensi dan peran agama-agama besar dunia, misalnya Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Keenam agama ini kemudian dianggap sebagai agama resmi negara yang didukung secara sosial-kultural, sejauh mereka tidak mengganggu eksistensi negara. Keistimewaan seperti itu terkadang dirasa kurang adil terhadap kepercayaan-kepercayaan lokal yang telah lama ada dan memperkaya budaya nasional. Karena itu, pemerintah berusaha untuk memberinya perlindungan dengan berbagai macam cara guna menjaga keseimbangan dan keadilan.

Kembali ke hubungan negara dan agama, Indonesia bukannya mengambil sikap separatif-sekularistik, tidak juga teokratik, tetapi suportif-akomodatif terhadap agama dalam porsi yang cukup besar. Sikap akomodatif terhadap agama terkadang menghasilkan respons publik yang ambivalen. Misalnya, publik bisa saja mencoba mendesak penerapan syariat di ruang publik dengan klaim sila pertama Pancasila: Ketuhanan yang Maha Esa. Namun, pihak lain bisa juga menolaknya dengan sila ketiga: Persatuan Indonesia.

Ini tampak ambivalen, tetapi sebenarnya keduanya bisa saling menguatkan. Artinya, sah-sah saja ketika nilai-nilai agama dipromosikan di ruang publik, asalkan mengikuti prosedur demokrasi dengan menggunakan argumen kepentingan dan kebaikan publik. Dalam hal ini syariat boleh saja dikedepankan asalkan bisa diyakinkan kepentingan publiknya, misalnya sistem perbankan syariat yang dapat dimanfaatkan oleh pihak mana saja karena manfaat publiknya jelas.

Walaupun tidak menganut paham sekularisme, Indonesia menerapkan prinsip-prinsip kenegaraan dan pemerintahan yang biasa berlaku di negara sekuler. Contohnya, fungsi legislasi dilakukan DPR. Fungsi yudikatif oleh seperangkat sistem peradilan. Fungsi eksekutif dijalankan oleh pemerintah yang berkuasa. Presiden dan wakil presiden sebagai kepala pemerintahan dipilih dalam pemilu yang bebas dan rahasia. Hak asasi manusia (HAM) diterapkan dengan cukup baik.

Tiap warga negara, termasuk umat Islam, berkedudukan sama di depan hukum. Hanya saja, umat Islam yang mayoritas terkadang menuntut lebih dari pemerintah. Ini masuk akal saja karena alasan sejarah dan demokrasi. Sejarah mencatat bahwa umat Islam memiliki saham dan memberi dukungan politik sangat besar bagi lahirnya Republik Indonesia. Mereka tidak pernah ragu mendukung kemerdekaan. Bahkan, mereka memprakarsai ide tentang kemerdekaan, malah banyak yang gugur dalam perjuangan kemerdekaan melawan penjajah. Namun, setelah merdeka hingga sekarang umat Islam merasa hanya menikmati sedikit dari sumber daya ekonomi nasional yang maha besar itu. Salah satu sebabnya mungkin juga dikarenakan pendidikan di lembaga-lembaga pendidikan Islam lemah dalam pengembangan sains dan ekonomi. Agenda yang menonjol dari Kementerian Agama pun masih berkutat pada pendidikan keagamaan dan dakwah.

Dalam konteks ketidakseimbangan ini, sering kali kita saksikan kekecewaan muncul dari sekelompok umat Islam dengan ekspresinya yang bermacam-macam. Ada yang lembut-lembut, konseptual-intelektual, tetapi ada juga yang agak keras, meskipun pada dasarnya Islam membenci kekerasan. Terlebih lagi kekerasan yang memperalat agama yang jelas tidak sejalan dengan ajaran Islam, kecuali ketika mereka ditindas dan diperlakukan tidak adil. Periksa saja peristiwa-peristiwa sejarah sejak masa kolonial, dari Perang Diponegoro sampai Peristiwa Tanjung Priok di masa Orde Baru. Bahkan, pemberontakan Darul Islam sekalipun, semua itu merupakan protes terhadap ketidakadilan.
Lantas kenapa agama digunakan? Ya, karena itu salah satu sumber daya yang mereka punya dan hanya itu yang bisa menginspirasi mereka untuk menyatakan protes kepada negara secara bersama-sama. Jadi, bukan memperalat agama seperti yang sering kali dituduhkan, melainkan agama digunakan sebagai sumber daya untuk mengekspresikan kekecewaan sosial mereka.

Maka, ke depan, aspek keadilan harus diperhatikan untuk menjaga agar hubungan antara agama dan negara tetap harmonis, apa pun agamanya. Negara dan pemerintah tentu akan terus mendukung perkembangan umat beragama, apalagi jika hal itu bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa serta memperkuat karakter dan identitas nasional guna mengantisipasi persaingan regional ataupun global.

Prinsip keadilan dan kebaikan

Fenomena yang selalu mengemuka, terjadi gesekan hubungan antara negara ketika agama dijadikan instrumen bagi mobilitas dan perjuangan politik untuk memperebutkan kursi legislatif dan eksekutif. Sentimen dan aspirasi keagamaan selalu muncul dan dimunculkan setiap menjelang pemilu dan pilkada. Semua ini menunjukkan betapa kuatnya peran agama dalam proses dan mekanisme politik di Indonesia, sementara negara juga memanfaatkan sentimen agama untuk mendukung legitimasi pemerintah.

Namun, proses negosiasi antara negara dan agama tidak selalu mulus. Terlebih ketika muncul paham dan gerakan agama yang tidak mau mengakui eksistensi negara di atas institusi agama. Muncul ideologi tandingan terhadap negara yang digerakkan oleh sekelompok tokoh agama yang memiliki jaringan kerja sama dengan gerakan transnasional.

Dalam sistem teokrasi, otoritas keagamaan diberi peran politik dan memiliki kekuasaan eksekutif dalam pemerintahan, seperti halnya Republik Islam Iran atau negara Vatikan, sekalipun kepala pemerintahannya dipilih melalui proses pemilihan yang demokratis. Adapun Arab Saudi pada dasarnya sebuah monarki yang kebetulan rajanya seorang Muslim yang sangat peduli kepada kepentingan Islam, bahkan menyebut dirinya sebagai pelayan dua kota suci: Mekkah dan Madinah (khadimul kharamain). Cerita yang tidak sedap didengar adalah Pakistan yang memisahkan diri dari India karena alasan agama. Namun, Republik Islam Pakistan selalu menampilkan peristiwa kekerasan yang berdarah-darah, yang sangat tidak sejalan dengan ajaran Islam.

Dalam ajaran Islam, pemimpin diminta lebih mengutamakan prinsip keadilan, baru diikuti prinsip kebaikan. Adil itu memberikan sesuatu kepada yang berhak, sedangkan kebaikan itu memberikan sesuatu dari yang seseorang miliki untuk membantu orang lain. Jadi, kalau pemimpin bertindak adil, artinya dia memberikan dan melindungi apa yang menjadi hak warga negaranya: tidak pandang mayoritas atau minoritas, tidak mengenal lawan atau kawan. []

KOMPAS, 13 Mei 2016
Komaruddin Hidayat | Guru Besar Fakultas Psikologi UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta